Erupsi Krakatau menjadi ujian bagi pemerintah dalam memastikan kehadiran negara ketika masyarakat menghadapi ancaman bencana alam. Presiden Prabowo Subianto merespons situasi tersebut dengan memberikan arahan langsung agar warga tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti instruksi pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Respons Presiden Prabowo terhadap erupsi Krakatau menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan koordinasi, kesiapsiagaan,...
Keracunan MBG kembali menjadi sorotan nasional setelah sejumlah kasus terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa ini memunculkan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menguji kapasitas pemerintah dalam merespons persoalan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Di tengah meningkatnya perhatian publik, pemerintah memilih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program dibanding...
Investasi Rusia menjadi salah satu instrumen strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat agenda kemandirian ekonomi nasional. Dengan nilai investasi mencapai USD726 juta atau sekitar Rp11 triliun sepanjang periode 2021 hingga Semester I 2026, kerja sama Indonesia dan Rusia diarahkan tidak hanya untuk menghadirkan modal asing, tetapi juga memperkuat industri dalam negeri melalui hilirisasi, transfer...
Prabowo ke Rusia menjadi penegasan arah politik luar negeri Indonesia yang semakin menitikberatkan pada diplomasi ekonomi sebagai instrumen memperkuat kepentingan nasional. Dalam kunjungannya ke Eastern Economic Forum (EEF) 2026 di Vladivostok, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menjalankan agenda kenegaraan, tetapi juga secara langsung mengajak perusahaan-perusahaan Rusia untuk berinvestasi dan membangun industri di Indonesia. Langkah Prabowo...
Realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target nasional sebesar Rp2.041,3 triliun. Pemerintah menyebut capaian tersebut menjadi bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia masih kuat, sekaligus menjadi modal politik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pembangunan ekonomi. Angka investasi tersebut tidak hanya menjadi indikator ekonomi, tetapi...
Kabinet gemuk kembali menjadi isu politik nasional setelah Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik terhadap susunan pemerintahannya. Prabowo menegaskan bahwa pembentukan kabinet dengan jumlah kementerian yang lebih besar merupakan bagian dari strategi politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan, sekaligus memastikan agenda nasional dapat berjalan tanpa hambatan akibat dinamika politik. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35...
Insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari bakal diubah Badan Gizi Nasional (BGN) agar pemberiannya lebih tepat sasaran. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perubahan tersebut telah disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam pertemuan di...
Margono Djojohadikusumo menjadi perhatian publik setelah namanya diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional pada 2026. Sosok ini dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, pemerintahan, hingga pembentukan lembaga negara pada masa awal kemerdekaan. Pengusulan Margono Djojohadikusumo menarik perhatian karena ia merupakan kakek Presiden Prabowo Subianto dari pihak ayah. Namun, di...
Program dapur MBG ditambah pada 2026 dipastikan tidak akan disertai penambahan anggaran negara. Kepastian yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN) ini menjadi jawaban atas kekhawatiran publik bahwa perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membebani APBN. Sebaliknya, pemerintah memilih mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia agar manfaat program dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan...
UU Penanggulangan Spionase menjadi salah satu langkah strategis yang didorong Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memperkuat sistem keamanan nasional di tengah meningkatnya persaingan geopolitik global. Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra menilai UU Penanggulangan Spionase diperlukan agar Indonesia memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman spionase dan intervensi asing. Dorongan terhadap UU...