Satgas PKH kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa satuan tugas tersebut telah menyetorkan sekitar Rp52 triliun ke kas negara melalui denda administratif dan penyelamatan aset negara. Pernyataan itu menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan kini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam memperkuat tata kelola negara sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Bagi pemerintahan Prabowo,...
manajer Kopdes resign menjadi sorotan publik setelah muncul pemberitaan yang mengaitkan pengunduran diri 1.501 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dengan potensi biaya pelatihan hingga Rp67,5 miliar. Namun, jika ditelaah dari perspektif kebijakan publik, angka tersebut bukan merupakan kerugian negara yang telah ditetapkan secara resmi, melainkan estimasi biaya pelatihan bagi peserta yang batal melanjutkan penugasan....
Bahlil rangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan penataan kabinet. Keputusan Bahlil rangkap jabatan memunculkan perdebatan politik, terutama mengenai efektivitas koordinasi pemerintahan, potensi efisiensi birokrasi, hingga pengelolaan anggaran negara. Namun, Bahlil rangkap jabatan perlu dilihat dalam konteks...
yayasan MBG menjadi perhatian setelah Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan memutus kerja sama dengan yayasan yang terbukti meminta setoran kepada mitra dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menegaskan arah pemerintah untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap salah satu program prioritas nasional agar anggaran negara benar-benar digunakan sesuai tujuan. Langkah tersebut...
Perluasan MBG menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas pemerataan layanan publik hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Mulai 2 Oktober 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprioritaskan bagi daerah dengan angka stunting tinggi dan...
Pos Bantuan Hukum menjadi salah satu instrumen Kemenkum yang kini diperkuat pemerintah untuk memperluas akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan. Melalui layanan ini, masyarakat dapat memperoleh konsultasi hukum, pendampingan, hingga mediasi secara gratis sehingga berbagai persoalan hukum dapat diselesaikan lebih cepat tanpa selalu berakhir di pengadilan. Penguatan Pos Bantuan Hukum juga menjadi bagian dari...
Penempatan manajer Kopdes menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam memperkuat implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mulai beroperasi secara bertahap pada Oktober 2026. Di tengah besarnya skala program nasional tersebut, perhatian publik tertuju pada bagaimana pemerintah memastikan tata kelola, pembagian kewenangan, hingga akuntabilitas para manajer yang akan ditempatkan di lebih dari 28 ribu koperasi...
Lapangan kerja formal menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintah. Meski realisasi investasi Indonesia terus meningkat dalam dua tahun terakhir, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan lapangan kerja formal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan...
Program energi bersih 100 GWp menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah transisi energi global. Melalui pendekatan bertahap, pemerintah berupaya memastikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berjalan dengan kepastian regulasi, menarik investasi, serta tetap berpihak pada kepentingan nasional. Kebijakan tersebut menempatkan energi terbarukan bukan...
MBG di wilayah 3T menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kebijakan publik. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berbicara mengenai penyediaan makanan bagi anak-anak, tetapi juga menguji kemampuan negara menghadirkan layanan publik hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pelaksanaan MBG di wilayah 3T memiliki kompleksitas yang jauh berbeda dibandingkan wilayah...