Inpres Nomor 11 Tahun 2026 menjadi langkah politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menutup celah hukum dalam praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden tersebut...
Islam ala Prabowo menjadi salah satu isu politik yang ramai diperbincangkan setelah muncul polemik mengenai isi buku dan pencantuman nama sejumlah tokoh nasional. Di tengah perdebatan tersebut, terdapat satu fakta penting yang perlu dipahami publik, yakni Islam ala Prabowo bukan merupakan buku yang ditulis Presiden Prabowo Subianto maupun diterbitkan oleh pemerintah. Buku tersebut merupakan karya...
Keracunan MBG di Sleman menjadi sorotan nasional setelah puluhan siswa di Kabupaten Sleman mengalami gejala mual, muntah, pusing, dan sakit perut usai menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menyikapi dugaan keracunan MBG tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan menghentikan sementara operasional dapur penyedia makanan, memberikan layanan kesehatan kepada para siswa, serta melakukan investigasi melalui pengujian...
Anggaran bencana kembali menjadi perdebatan setelah Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong pemerintah memperbesar alokasi anggaran bagi BNPB, BMKG, dan Basarnas. Celios menilai anggaran bencana perlu diperkuat mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Di sisi lain, pemerintah menegaskan telah menyiapkan berbagai instrumen fiskal, termasuk Dana Siap Pakai (DSP), agar...
Erupsi Krakatau menjadi ujian bagi pemerintah dalam memastikan kehadiran negara ketika masyarakat menghadapi ancaman bencana alam. Presiden Prabowo Subianto merespons situasi tersebut dengan memberikan arahan langsung agar warga tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengikuti instruksi pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat. Respons Presiden Prabowo terhadap erupsi Krakatau menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang mengedepankan koordinasi, kesiapsiagaan,...
Keracunan MBG kembali menjadi sorotan nasional setelah sejumlah kasus terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa ini memunculkan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menguji kapasitas pemerintah dalam merespons persoalan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Di tengah meningkatnya perhatian publik, pemerintah memilih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program dibanding...
Investasi Rusia menjadi salah satu instrumen strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat agenda kemandirian ekonomi nasional. Dengan nilai investasi mencapai USD726 juta atau sekitar Rp11 triliun sepanjang periode 2021 hingga Semester I 2026, kerja sama Indonesia dan Rusia diarahkan tidak hanya untuk menghadirkan modal asing, tetapi juga memperkuat industri dalam negeri melalui hilirisasi, transfer...
Prabowo ke Rusia menjadi penegasan arah politik luar negeri Indonesia yang semakin menitikberatkan pada diplomasi ekonomi sebagai instrumen memperkuat kepentingan nasional. Dalam kunjungannya ke Eastern Economic Forum (EEF) 2026 di Vladivostok, Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menjalankan agenda kenegaraan, tetapi juga secara langsung mengajak perusahaan-perusahaan Rusia untuk berinvestasi dan membangun industri di Indonesia. Langkah Prabowo...
Realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau 49,5 persen dari target nasional sebesar Rp2.041,3 triliun. Pemerintah menyebut capaian tersebut menjadi bukti bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia masih kuat, sekaligus menjadi modal politik bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan agenda pembangunan ekonomi. Angka investasi tersebut tidak hanya menjadi indikator ekonomi, tetapi...
Kabinet gemuk kembali menjadi isu politik nasional setelah Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik terhadap susunan pemerintahannya. Prabowo menegaskan bahwa pembentukan kabinet dengan jumlah kementerian yang lebih besar merupakan bagian dari strategi politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan, sekaligus memastikan agenda nasional dapat berjalan tanpa hambatan akibat dinamika politik. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35...