Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam sektor kesejahteraan rakyat. Hingga Oktober 2026, pemerintah mencatat realisasi Program 3 Juta Rumah mencapai 324.213 unit melalui pembangunan rumah subsidi dan peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Program ini menjadi bagian dari agenda politik pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memperkuat kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Penyediaan rumah layak huni tidak hanya dipandang sebagai persoalan infrastruktur, tetapi juga sebagai kebijakan sosial yang berkaitan dengan pengurangan kesenjangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam dua tahun pemerintahan, sektor perumahan menjadi salah satu isu yang terus mendapat perhatian karena kebutuhan hunian masyarakat masih menjadi tantangan nasional. Pemerintah menempatkan Program 3 Juta Rumah sebagai instrumen untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah yang aman dan terjangkau.

Program 3 Juta Rumah Jadi Agenda Politik Perumahan Pemerintah

Pembangunan perumahan selama ini menjadi salah satu isu strategis dalam politik kesejahteraan di Indonesia. Tingginya kebutuhan rumah membuat sektor ini menjadi arena penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Melalui Program 3 Juta Rumah, pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya membangun citra sebagai pemerintah yang menghadirkan solusi terhadap persoalan kebutuhan dasar masyarakat. Program ini menggabungkan pembangunan rumah baru, rumah subsidi, serta perbaikan rumah tidak layak huni.

Berdasarkan data Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), salah satu komponen terbesar Program 3 Juta Rumah berasal dari penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga 14 Oktober 2026, penyaluran FLPP mencapai 180.600 unit atau sekitar 51,6 persen dari target 350.000 unit rumah subsidi pada 2026.

Capaian tersebut menjadi salah satu indikator awal pemerintah dalam menjalankan janji penyediaan hunian bagi masyarakat. Namun, pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk memastikan target pembangunan rumah dapat tercapai secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Baca juga: UMKM MBG Jadi Ujian Pemerataan Ekonomi Pemerintahan Prabowo

Capaian Program 3 Juta Rumah dalam Dua Tahun Pemerintahan

Berikut sejumlah capaian sektor perumahan yang menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah:

Program	Realisasi/Capaian	Dampak Politik dan Sosial
Rumah subsidi FLPP	180.600 unit hingga Oktober 2026	Memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Total Program 3 Juta Rumah	324.213 unit	Menjadi indikator pelaksanaan agenda kesejahteraan pemerintah
Program BSPS (Bedah Rumah)	Target 400.000 rumah pada 2026	Meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin
Anggaran BSPS 2026	Rp8,59 triliun	Menunjukkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap hunian rakyat

Selain rumah subsidi, pemerintah juga meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Program ini diarahkan untuk membantu masyarakat yang sudah memiliki rumah, tetapi kondisi bangunannya belum memenuhi standar kelayakan.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp8,59 triliun untuk memperbaiki 400.000 unit rumah tidak layak huni. Angka tersebut meningkat jauh dibandingkan 2025 yang hanya mencakup sekitar 45.073 rumah dengan anggaran Rp1,02 triliun.

Peningkatan anggaran ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperluas cakupan intervensi negara dalam sektor perumahan. Tidak hanya menyediakan rumah baru, pemerintah juga berusaha memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang masih tinggal di hunian yang tidak memadai.

Baca juga: Stepi Anriani Soroti Tantangan Geopolitik dan Ketahanan Nasional Indonesia

Tantangan Politik Pemerataan Hunian bagi Masyarakat

Meski Program 3 Juta Rumah mencatat perkembangan, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mencapai target besar tersebut. Salah satu tantangan utama adalah memastikan pembangunan rumah tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi menjangkau masyarakat di berbagai daerah.

Masalah akses lahan, kemampuan ekonomi masyarakat, hingga kesiapan infrastruktur pendukung menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan program perumahan nasional.

Dalam perspektif politik, keberhasilan Program 3 Juta Rumah akan menjadi salah satu tolok ukur kemampuan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjalankan agenda kesejahteraan rakyat. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat memiliki dampak langsung terhadap persepsi publik terhadap kinerja pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan rumah tidak hanya mengejar angka kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitas dan keberlanjutan hunian. Rumah yang dibangun harus benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.

Program 3 Juta Rumah juga memiliki dampak ekonomi karena pembangunan perumahan dapat menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan industri lokal. Sektor konstruksi, bahan bangunan, hingga usaha kecil di sekitar kawasan pembangunan dapat ikut mendapatkan manfaat.

Dengan capaian 324.213 unit dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu program strategis yang menunjukkan arah kebijakan pemerintah dalam sektor kesejahteraan.

Ke depan, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya meningkatkan jumlah rumah yang dibangun, tetapi memastikan distribusi manfaat program dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Keberhasilan program ini akan menjadi bagian penting dalam menilai sejauh mana pemerintah mampu memenuhi komitmen politiknya terhadap penyediaan hunian bagi rakyat.