Dalam wawancara Presiden Prabowo, beliau menegaskan bahwa tidak ada impunitas dalam penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Sikap ini disampaikan sebagai respons atas insiden yang terjadi di Jakarta pada Kamis, 19 Maret 2026, yang memicu perhatian luas publik.

Peristiwa tersebut menimpa Andrie Yunus yang dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia. Serangan itu dinilai sebagai bentuk kekerasan serius yang tidak hanya melukai korban, tetapi juga mengancam kebebasan sipil.

Presiden menyebut tindakan tersebut sebagai terorisme yang tidak bisa ditoleransi dalam negara hukum. Ia menegaskan, “Ini adalah terorisme, ini tindakan biadab, harus kita kejar dan kita usut.”

Tidak ada impunitas menjadi prinsip utama dalam penanganan kasus ini. Presiden memastikan bahwa hukum akan ditegakkan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat.

Ia juga menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara. Dalam konteks ini, pemerintah berkomitmen memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas.

Baca juga: Politik Bebas Aktif: Prinsip Politik Luar Negeri Indonesia dan Penerapannya

Buru Aktor Intelektual di Balik Serangan

Presiden meminta aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada pelaku lapangan. Ia menekankan bahwa pengusutan harus menjangkau pihak yang merencanakan dan mendanai aksi tersebut.

Tidak ada impunitas juga berlaku bagi aktor intelektual di balik serangan. Presiden mengatakan, “Siapa yang menyuruh, siapa yang membayar, harus diungkap.”

Menurutnya, mengungkap dalang merupakan langkah penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya memutus rantai kekerasan yang terorganisir.

Presiden menilai bahwa pengungkapan aktor intelektual akan memperkuat sistem penegakan hukum. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat meningkat.

Tidak ada impunitas menjadi landasan dalam setiap proses investigasi yang dilakukan aparat. Pemerintah ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat diungkap secara menyeluruh.

Aparat penegak hukum diminta bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kolaborasi antar lembaga juga dianggap penting untuk mengungkap kasus secara komprehensif.

Presiden menegaskan bahwa keberhasilan pengusutan akan menjadi tolok ukur kredibilitas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, proses ini harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak Ada Impunitas bagi Aparat yang Terlibat

Presiden juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa hukum akan tetap ditegakkan tanpa pengecualian terhadap siapa pun.

Tidak ada impunitas ditegaskan secara langsung oleh Presiden dalam pernyataannya. Ia menyebut, “Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas.”

Langkah ini diperkuat dengan penahanan sejumlah oknum prajurit TNI yang diduga terlibat. Proses hukum terhadap mereka masih terus berjalan untuk mengungkap peran masing-masing.

Presiden menilai bahwa integritas institusi negara harus dijaga secara serius. Penindakan tegas terhadap pelanggaran menjadi bagian dari upaya reformasi internal yang sedang dilakukan.

Tidak ada impunitas menjadi pesan penting bagi seluruh aparat negara agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Hal ini juga bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Oleh karena itu, keadilan harus ditegakkan tanpa kompromi dan tanpa intervensi.

Presiden menambahkan bahwa aparat harus bekerja dengan profesionalisme tinggi. Hal ini penting agar proses hukum tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat.

Komitmen terhadap Kebebasan Berpendapat dan Keamanan Warga

Presiden menegaskan bahwa negara tidak boleh mentolerir kekerasan terhadap warga, termasuk aktivis. Ia menyebut bahwa kritik merupakan bagian penting dari demokrasi yang sehat.

Tidak ada impunitas juga menjadi jaminan bagi masyarakat untuk tetap menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap kebebasan tersebut.

Ia menekankan bahwa keamanan warga adalah prioritas utama pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, setiap bentuk teror harus ditindak secara tegas dan cepat.

Presiden juga mengingatkan bahwa kasus ini menjadi ujian bagi penegakan hukum di Indonesia. Keberhasilan pengusutan akan berdampak besar terhadap tingkat kepercayaan publik.

Tidak ada impunitas diharapkan menjadi prinsip yang terus dijaga dalam sistem hukum nasional. Dengan begitu, keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, aparat masih terus melakukan pendalaman terhadap para tersangka yang telah diamankan. Proses ini diharapkan mampu mengungkap keterlibatan pihak lain secara lebih luas.

Tidak ada impunitas kembali ditegaskan Presiden sebagai komitmen akhir dalam pernyataannya. Pemerintah memastikan bahwa kasus ini akan diusut hingga tuntas tanpa pengecualian dan tanpa kompromi.