Anggaran bencana kembali menjadi perdebatan setelah Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong pemerintah memperbesar alokasi anggaran bagi BNPB, BMKG, dan Basarnas. Celios menilai anggaran bencana perlu diperkuat mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Di sisi lain, pemerintah menegaskan telah menyiapkan berbagai instrumen fiskal, termasuk Dana Siap Pakai (DSP), agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat tanpa harus mengorbankan program strategis lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perdebatan mengenai anggaran bencana menjadi penting karena menyangkut keselamatan masyarakat sekaligus arah kebijakan fiskal nasional. Namun, pembahasan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks yang utuh agar tidak memunculkan kesan bahwa negara harus memilih antara memperkuat mitigasi bencana atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program gizi.

Dengan sistem pengelolaan keuangan negara saat ini, pemerintah memiliki mekanisme pembiayaan yang memungkinkan keduanya berjalan beriringan. Hal ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal ketika kondisi darurat terjadi.

Celios Dorong Penguatan Anggaran Bencana

Ekonom Celios, Nailul Huda, menilai anggaran bencana yang dikelola BNPB, BMKG, dan Basarnas masih perlu diperbesar agar Indonesia lebih siap menghadapi berbagai ancaman bencana alam. Menurutnya, negara yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi semestinya menyediakan ruang fiskal yang lebih besar untuk mendukung mitigasi, kesiapsiagaan, hingga rehabilitasi pascabencana.

Celios juga menyoroti bahwa anggaran BMKG relatif kecil jika dibandingkan dengan anggaran program MBG. Berdasarkan pandangan tersebut, Celios mengusulkan agar sebagian efisiensi anggaran MBG dapat dialihkan untuk memperkuat pembiayaan kebencanaan sehingga kapasitas lembaga penanggulangan bencana semakin meningkat.

Pandangan tersebut menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya investasi pada sistem mitigasi bencana. Penguatan teknologi peringatan dini, peningkatan kualitas pemantauan cuaca dan aktivitas geologi, serta kesiapan logistik memang menjadi aspek penting dalam mengurangi risiko korban jiwa ketika bencana terjadi.

Masukan dari kalangan akademisi dan lembaga riset seperti Celios menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat. Pemerintah dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam menyusun kebijakan fiskal yang semakin adaptif terhadap tantangan kebencanaan di masa depan.

Baca juga: Erupsi Krakatau Prabowo Tunjukkan Kepemimpinan Negara Hadapi Bencana

Dana Siap Pakai Jadi Bantalan Anggaran Bencana

Meski demikian, membandingkan pagu anggaran rutin BNPB atau BMKG dengan program MBG tidak sepenuhnya menggambarkan sistem pembiayaan kebencanaan di Indonesia. Sebab, anggaran bencana tidak hanya berasal dari alokasi tahunan yang tercantum dalam APBN.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) yang dapat digunakan ketika terjadi keadaan darurat. Dana tersebut menjadi bantalan fiskal yang memungkinkan BNPB memperoleh tambahan pembiayaan sesuai kebutuhan operasional di lapangan.

Melalui mekanisme ini, kebutuhan logistik, evakuasi, pembangunan posko, penggunaan alat berat, hingga penanganan pengungsi dapat didukung secara cepat tanpa harus menunggu perubahan anggaran.

Keberadaan Dana Siap Pakai hingga Rp5 triliun menunjukkan bahwa pemerintah telah mengantisipasi kebutuhan pembiayaan ketika terjadi bencana berskala besar. Dengan demikian, anggaran bencana memiliki fleksibilitas yang lebih luas dibanding sekadar pagu operasional lembaga.

Instrumen tersebut menjadi bagian dari sistem pengelolaan fiskal yang dirancang agar negara mampu merespons situasi darurat secara cepat sekaligus menjaga keberlangsungan program pembangunan lainnya.

Kebijakan Fiskal Perlu Menjaga Keseimbangan Prioritas

Dari perspektif kebijakan publik, memperkuat anggaran bencana dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia bukanlah dua tujuan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat.

Program MBG berorientasi pada pembangunan kualitas generasi muda melalui pemenuhan gizi, sedangkan anggaran bencana berfungsi memastikan masyarakat memperoleh perlindungan ketika menghadapi musibah. Kedua kebijakan tersebut memiliki sasaran berbeda, tetapi sama-sama penting dalam agenda pembangunan nasional.

Karena itu, diskusi mengenai penguatan anggaran bencana sebaiknya diarahkan pada peningkatan efektivitas belanja negara, optimalisasi mitigasi, serta evaluasi berkelanjutan terhadap kapasitas lembaga kebencanaan. Pemerintah tetap perlu membuka ruang bagi berbagai masukan, termasuk dari Celios, sekaligus memastikan mekanisme pendanaan darurat berjalan efektif ketika dibutuhkan.

Ke depan, penguatan sistem mitigasi, peningkatan kapasitas BNPB, BMKG, dan Basarnas, serta keberlanjutan program perlindungan sosial perlu berjalan secara seimbang. Dengan pengelolaan fiskal yang terukur, negara dapat menjaga keselamatan masyarakat saat bencana terjadi tanpa mengabaikan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi Indonesia.