KTT BRICS menjadi panggung strategis bagi Indonesia untuk memperkuat posisi politik luar negeri sekaligus memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional di tingkat global. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti dinamika internasional, tetapi mulai mengambil peran dalam membentuk arah tata kelola ekonomi dunia.

Sebagai anggota penuh BRICS, Indonesia memanfaatkan KTT BRICS untuk mendorong reformasi lembaga keuangan internasional, memperluas kerja sama perdagangan, dan memperkuat multilateralisme. Langkah ini menjadi bagian dari strategi politik luar negeri Indonesia yang tetap berlandaskan prinsip bebas aktif sekaligus berorientasi pada kepentingan nasional.

Presiden Prabowo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, pada 12–13 September 2026. Forum tersebut mengangkat tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability dengan fokus pada penguatan kerja sama ekonomi, reformasi global, serta pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam KTT BRICS, Presiden Prabowo mengikuti dua sesi utama, yakni pertemuan khusus negara anggota dan sesi bersama negara mitra. Indonesia menyampaikan pandangan mengenai pentingnya memperkuat sistem multilateralisme yang mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang di tengah perubahan geopolitik dunia.

KTT BRICS Perkuat Politik Luar Negeri Indonesia

Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS memiliki arti strategis karena menunjukkan peningkatan posisi diplomasi Indonesia dalam percaturan internasional. Sebagai anggota penuh, Indonesia kini memiliki ruang lebih besar untuk ikut menentukan arah pembahasan berbagai isu ekonomi dan politik global.

Posisi tersebut memperlihatkan transformasi politik luar negeri Indonesia yang tidak hanya berperan sebagai penghubung antarblok, tetapi juga sebagai negara yang aktif menawarkan solusi terhadap berbagai tantangan global.

Salah satu agenda utama yang diperjuangkan Indonesia dalam KTT BRICS adalah reformasi lembaga multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia. Pemerintah menilai struktur lembaga-lembaga tersebut perlu lebih mencerminkan keseimbangan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang.

Dorongan terhadap reformasi itu merupakan bagian dari upaya menciptakan tata kelola global yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. Indonesia berpandangan bahwa sistem internasional harus mampu memberikan ruang yang setara bagi negara berkembang dalam proses pengambilan keputusan.

Di tengah meningkatnya rivalitas geopolitik dunia, Indonesia juga menegaskan pentingnya menjaga multilateralisme sebagai fondasi penyelesaian berbagai persoalan global melalui dialog dan kerja sama internasional.

Baca juga: Inpres Nomor 11 Tahun 2026, Strategi Prabowo Perkuat Penegakan Hukum Karhutla

Diplomasi Prabowo Perluas Pengaruh Indonesia di BRICS

KTT BRICS menjadi kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat posisi Indonesia dalam forum yang beranggotakan sejumlah negara dengan pengaruh ekonomi dan politik besar.

Forum tersebut mempertemukan para pemimpin dari India, Rusia, China, Afrika Selatan, Iran, Ethiopia, Brasil, dan negara anggota lainnya. Kehadiran Indonesia memperluas ruang diplomasi sekaligus meningkatkan daya tawar nasional dalam berbagai isu internasional.

Pemerintah juga mendorong penguatan kerja sama perdagangan, investasi, rantai pasok global, serta implementasi transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS). Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam transaksi internasional.

Meski demikian, langkah Indonesia dalam KTT BRICS bukanlah bentuk perubahan orientasi geopolitik maupun keberpihakan terhadap blok tertentu. Pemerintah menegaskan bahwa keanggotaan BRICS merupakan bagian dari strategi memperluas kemitraan ekonomi tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memilih memperkuat kerja sama dengan berbagai kekuatan dunia secara seimbang demi menjaga stabilitas nasional sekaligus memperbesar peluang pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: 1.653 Sekolah Dihapus dari MBG, BGN Tegaskan Strategi Pemerataan Gizi

KTT BRICS Jadi Instrumen Strategis Kepentingan Nasional

KTT BRICS tidak hanya memiliki dimensi ekonomi, tetapi juga mencerminkan meningkatnya peran Indonesia dalam membangun arsitektur tata kelola global yang lebih representatif.

Selain membahas perdagangan dan investasi, forum tersebut juga mengangkat isu ketahanan pangan, energi, digitalisasi, perubahan iklim, teknologi, hingga pembangunan berkelanjutan. Seluruh agenda tersebut berkaitan erat dengan kepentingan strategis negara berkembang.

Presiden Prabowo didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Komposisi delegasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengintegrasikan agenda diplomasi, ekonomi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia dalam satu strategi nasional yang saling berkaitan.

Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS juga memperlihatkan meningkatnya kepercayaan internasional terhadap posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan Indo-Pasifik. Momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperluas pengaruh diplomasi Indonesia sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional dalam pembentukan kebijakan global.

Pada akhirnya, keberhasilan KTT BRICS tidak hanya diukur dari tercapainya berbagai kesepakatan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan Indonesia memperkuat posisi tawar politik di tingkat internasional. Melalui diplomasi yang aktif dan politik luar negeri yang adaptif, Indonesia berupaya memastikan bahwa perubahan tata kelola global mampu memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional sekaligus memperkuat peran Indonesia dalam percaturan politik dunia.