Mahfud MD Komentari Dadan BGN Yang Jadi Tersangka Korupsi MBG, Singgung Minim Pengalaman Birokrasi

Dadan BGN kembali menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penetapan status hukum tersebut memicu berbagai tanggapan, termasuk dari pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Politikar mencatat, kasus yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) itu menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat. Di tengah proses hukum yang berjalan, Mahfud MD memberikan penilaian kritis terhadap kepemimpinan dan tata kelola lembaga saat dipimpin Dadan.

Mahfud MD Soroti Kompetensi Dadan BGN

Mahfud MD menilai Dadan BGN tidak memiliki pengalaman birokrasi yang memadai untuk memimpin lembaga negara dengan anggaran besar. Menurutnya, kurangnya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan hukum keuangan negara menjadi salah satu akar munculnya berbagai persoalan di tubuh BGN.

Dalam keterangannya di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Mahfud menyebut sejumlah kebijakan yang diambil selama kepemimpinan Dadan menimbulkan kontroversi. Ia menyoroti adanya pengadaan barang yang dianggap tidak relevan dengan tujuan utama program Makan Bergizi Gratis.

Mahfud menilai kebijakan tersebut menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap tata kelola anggaran negara. Ia juga menyebut berbagai kontrak yang dibuat selama periode kepemimpinan Dadan menuai persoalan dan kini menjadi bagian dari penyelidikan aparat penegak hukum.

Selain itu, Mahfud mengatakan berbagai kritik terhadap pelaksanaan program MBG sebenarnya sudah muncul sejak awal. Namun, evaluasi yang diharapkan tidak berjalan secara maksimal sehingga persoalan terus berlanjut.

Menurutnya, sejumlah fakta yang saat ini terungkap dalam penyidikan kemungkinan hanya sebagian kecil dari keseluruhan persoalan yang nantinya akan dibuka dalam proses persidangan. Karena itu, ia meminta publik menunggu perkembangan kasus yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.

Kasus Korupsi MBG dan Penetapan Tersangka

Kasus korupsi MBG menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik sepanjang 2026. Dalam perkara ini, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan BGN bersama dua mantan pejabat BGN lainnya, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menjelaskan bahwa program MBG seharusnya dikelola melalui yayasan yang memiliki keterkaitan dengan sekolah penerima manfaat. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan sejumlah yayasan yang diduga mendapatkan penunjukan karena memiliki hubungan dengan petinggi lembaga.

Penyidik menduga yayasan-yayasan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski demikian, mereka tetap memperoleh proyek dan insentif dalam jumlah besar.

Dalam pengembangan kasus, penyidik menemukan adanya dugaan aliran keuntungan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan pengambil kebijakan. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar Kejaksaan Agung menetapkan status tersangka terhadap sejumlah mantan petinggi BGN.

Penetapan tersangka terhadap Dadan BGN menambah panjang daftar pejabat yang harus berhadapan dengan hukum akibat dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran negara. Proses penyidikan pun masih terus berlangsung untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kasus ini juga memunculkan diskusi luas mengenai pengawasan program pemerintah yang menggunakan dana besar. Banyak pihak menilai sistem kontrol dan audit harus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Dadan BGN dan Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis

Terlepas dari kasus hukum yang sedang berjalan, Mahfud MD menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya merupakan kebijakan yang baik. Program tersebut dinilai memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.

Namun, Mahfud menilai pelaksanaan program tidak boleh bergantung pada figur tertentu. Ia menyebut tata kelola yang profesional dan transparan menjadi faktor utama keberhasilan program pemerintah berskala nasional.

Menurut Mahfud, persoalan yang terjadi menunjukkan pentingnya menempatkan individu yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Ia menilai pemimpin lembaga publik harus memahami aspek administrasi negara, pengelolaan anggaran, serta tujuan substantif dari program yang dijalankan.

Dalam konteks ini, Dadan BGN dinilai gagal menjawab berbagai kritik yang muncul sejak awal pelaksanaan program. Sejumlah masalah yang sempat dipersoalkan publik akhirnya berkembang menjadi kasus hukum yang kini ditangani aparat penegak hukum.

Publik kini menantikan hasil penyidikan dan proses persidangan untuk mengetahui sejauh mana dugaan penyimpangan yang terjadi. Sementara itu, pemerintah diharapkan dapat memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan tanpa terganggu oleh kasus yang melibatkan mantan pejabatnya.

Kasus yang menjerat Dadan BGN juga menjadi pengingat bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan elemen penting dalam setiap program pemerintah. Dengan pengawasan yang kuat, program strategis nasional dapat memberikan manfaat maksimal sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran negara.