Piala dunia 2026 di TVRI bukan keputusan biasa. Di balik pengumuman hak siar yang tampak seperti berita olahraga biasa, tersimpan kalkulasi politik yang cukup terang dengan menjadikan lembaga penyiaran publik milik negara sebagai pintu masuk 104 pertandingan FIFA World Cup 2026 ke ruang tamu seluruh rakyat Indonesia — gratis, tanpa syarat, tanpa berlangganan.

Keputusan ini bukan tanpa preseden. Sejak era Orde Baru, televisi publik kerap menjadi instrumen negara untuk membangun kohesi sosial di momen-momen besar. Kali ini, formula yang sama dalam konteks yang berbeda: di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, akses gratis ke hiburan kelas dunia bisa menjadi gestur politik yang efektif dan murah secara biaya, namun tinggi secara nilai simbolik.

Negara Hadir Lewat Frekuensi: Makna Politik di Balik Piala Dunia 2026 di TVRI

Penunjukan TVRI sebagai pemegang hak siar resmi FIFA World Cup 2026 untuk Indonesia diumumkan langsung. Kepala Stasiun TVRI Bangka Belitung Emirizon secara gamblang menyebut tujuannya: menciptakan kegembiraan masyarakat, membangkitkan semangat optimisme, dan mendorong persatuan bangsa.

Tiga frasa itu bukan bahasa olahraga — itu bahasa politik. Perhatikan polanya:

• Kegembiraan masyarakat: narasi kesejahteraan yang dirasakan langsung, bukan lewat angka statistik
• Semangat optimisme: counter-narrative terhadap sentimen negatif yang beredar di ruang publik
• Persatuan bangsa: pesan pemersatu di tengah polarisasi sosial yang belum sepenuhnya reda pascapemilu

Plt. Direktur Utama TVRI Rika Damayanti turut menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis memperluas distribusi siaran melalui platform digital. Namun lebih dari soal teknologi, perluasan ini juga berarti perluasan jangkauan narasi negara — dari layar kaca di ruang tamu hingga layar ponsel di genggaman tangan.

Piala dunia 2026 di TVRI dengan demikian berfungsi ganda: sebagai hiburan publik sekaligus sebagai soft power pemerintah yang bekerja secara halus namun masif.

Baca juga: Food Estate Wanam dan Politik Ketahanan Pangan di Era Prabowo

TVRI dan Fola Play: Antara Mandat Publik dan Kepentingan Korporasi

Menarik untuk dicermati bahwa piala dunia 2026 di TVRI tidak sepenuhnya berjalan di jalur publik. Pada 20 Mei 2026, TVRI secara resmi mengumumkan kerja sama dengan PT Folago Global Nusantara melalui platform OTT Fola Play — sebuah entitas swasta yang akan mengomersialisasi sebagian dari hak siar yang dipegang lembaga publik.

Skema pembagiannya perlu ditelaah lebih cermat:

• TVRI Nasional dan TVRI Sport: siaran gratis, free to air, dapat diakses lewat antena UHF
• Fola Play: platform berbayar dengan paket Rp85.000 (turnamen penuh) dan Rp25.000 per pekan
• Pengecualian gratis hanya untuk pengguna Internet Rakyat

Artinya, menurut Politikar, hak siar Piala Dunia 2026 di TVRI atas nama kepentingan publik, sebagian dialihkan ke platform yang bersifat komersial. Pertanyaan yang wajar dimunculkan: seberapa besar porsi pendapatan yang kembali ke kas negara atau mendukung operasional TVRI sebagai lembaga publik? Transparansi skema bagi hasil antara TVRI dan PT Folago Global Nusantara menjadi catatan yang semestinya dijawab secara terbuka.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Folago Global Nusantara Subioto Jingga menyebut kolaborasi ini sebagai upaya membuka ruang bagi brand, agensi, dan masyarakat untuk menjadi bagian dari perayaan besar ini. Framing yang menarik — karena menempatkan kepentingan korporasi dan kepentingan publik dalam satu kalimat yang sama, seolah keduanya tidak berpotensi bertabrakan.

Baca juga: KEM-PPKF 2027: Prabowo Buktikan Diri Sebagai Pemimpin yang Tidak Lari dari Masalah

Nonton Gratis Piala Dunia 2026 di TVRI

Terlepas dari dinamika politik dan korporasi di baliknya, satu hal yang patut diapresiasi: piala dunia 2026 di TVRI memastikan bahwa akses terhadap hiburan berkualitas tetap menjadi hak publik yang bisa dinikmati tanpa biaya. Ini penting, terutama bagi masyarakat di daerah yang tidak memiliki akses internet memadai atau daya beli untuk berlangganan platform streaming.

Secara teknis, cara mengaksesnya pun tidak rumit. Masyarakat cukup menyalakan televisi digital dengan antena UHF dan melakukan scanning kanal untuk menemukan TVRI Nasional atau TVRI Sport. Sebagai referensi, berikut frekuensi TVRI di wilayah Bangka Belitung:

• Transmisi Mangkol: Channel 30 UHF / 546 MHz
• Transmisi Muntai: Channel 45 UHF / 666 MHz
• Transmisi Tajam: Channel 28 UHF / 530 MHz
• Transmisi Manumbing: Channel 28 UHF / 530 MHz
• Parabola: Satelit Telkom 4, frekuensi 3720, polarisasi Horizontal

TVRI juga menggelar nonton bareng di 16 venue resmi yang tersebar di berbagai daerah, dengan harapan kegiatan ini sekaligus menggerakkan ekonomi lokal bagi pelaku UMKM dan usaha mikro.

Yang perlu terus dikawal adalah agar semangat awal ini tidak berhenti di satu turnamen. Piala dunia 2026 di TVRI seharusnya menjadi preseden: bahwa frekuensi publik adalah milik rakyat, dan lembaga penyiaran publik punya tanggung jawab untuk terus hadir di momen-momen yang paling berarti bagi kehidupan bersama — bukan hanya ketika ada tekanan politik untuk terlihat hadir.