MBG prasmanan menjadi strategi baru pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan sebanyak 1.000 hingga 5.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu menerapkan sistem tersebut hingga akhir 2026 sebagai bagian dari peningkatan efektivitas program prioritas nasional. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk tidak hanya...
Suahasil menyatakan pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui berbagai langkah evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan penerima manfaat, tetapi juga pada akuntabilitas anggaran, standar pelayanan, dan pengawasan pelaksanaan program prioritas nasional. Pernyataan Suahasil disampaikan dalam konferensi pers...
yayasan MBG menjadi perhatian setelah Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan memutus kerja sama dengan yayasan yang terbukti meminta setoran kepada mitra dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini menegaskan arah pemerintah untuk memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan terhadap salah satu program prioritas nasional agar anggaran negara benar-benar digunakan sesuai tujuan. Langkah tersebut...
Perluasan MBG menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas pemerataan layanan publik hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Mulai 2 Oktober 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprioritaskan bagi daerah dengan angka stunting tinggi dan...
MBG di wilayah 3T menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kebijakan publik. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berbicara mengenai penyediaan makanan bagi anak-anak, tetapi juga menguji kemampuan negara menghadirkan layanan publik hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pelaksanaan MBG di wilayah 3T memiliki kompleksitas yang jauh berbeda dibandingkan wilayah...
Central kitchen MBG menjadi salah satu opsi kebijakan yang sedang dikaji pemerintah untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah melakukan evaluasi dan mencari model pengelolaan terbaik agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Sejak awal pelaksanaan, MBG menjadi salah satu program strategis pemerintah yang...
Manfaat MBG bagi petani menjadi salah satu aspek penting dalam arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat melalui sistem pangan nasional. Pemerintah melihat MBG sebagai instrumen strategis untuk menciptakan rantai pasok pangan yang melibatkan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lokal. Direktur...
Marketplace MBG disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai instrumen baru untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menilai sistem digital tersebut penting untuk memastikan pengadaan bahan baku berlangsung transparan, akuntabel, serta mendukung pemerataan manfaat ekonomi di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan marketplace MBG ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober...
Regulasi MBG terus diperkuat pemerintah sebagai langkah memperkokoh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Penguatan regulasi MBG dilakukan melalui penyempurnaan standar operasional, peningkatan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pelibatan sekolah dalam sistem evaluasi guna memastikan program prioritas nasional berjalan efektif, aman, dan akuntabel. Langkah tersebut menjadi bagian dari...
BGN ajak BPOM memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah pemerintah memastikan program prioritas nasional berjalan dengan standar keamanan yang lebih ketat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pemerintah dalam merespons berbagai tantangan implementasi MBG di lapangan. Pemerintah menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyalurkan makanan kepada masyarakat, tetapi juga...