Perluasan MBG menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperluas pemerataan layanan publik hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Mulai 2 Oktober 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktifkan 480 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diprioritaskan bagi daerah dengan angka stunting tinggi dan akses layanan yang masih terbatas.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa perluasan MBG tidak hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga instrumen pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah menempatkan wilayah yang selama ini menghadapi tantangan geografis sebagai prioritas agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih merata.

Perluasan MBG Perkuat Pemerataan Program Pemerintah

Perluasan MBG tahap terbaru mencakup 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota. Wilayah sasaran didominasi kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara, serta daerah lain yang memiliki kebutuhan layanan gizi lebih tinggi.

Sebanyak 211 dapur berasal dari skema mitra mandiri, sedangkan 269 lainnya merupakan SPPG yang disiapkan untuk melayani wilayah terpencil. Penentuan lokasi dilakukan melalui pemetaan kebutuhan berdasarkan sistem dan basis data BGN.

Dari perspektif kebijakan publik, langkah tersebut memperlihatkan pendekatan pembangunan yang lebih berbasis data. Pemerintah berupaya mengarahkan sumber daya ke daerah yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi sekaligus menjawab kesenjangan pelayanan antara wilayah perkotaan dan pelosok.

Pemerataan akses terhadap program Makan Bergizi Gratis juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia. Dengan menjangkau wilayah 3T, pemerintah berusaha memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Baca juga: MBG di Wilayah 3T Jadi Ujian Pemerataan Kebijakan Pangan Nasional

Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Jadi Prioritas

Meski aktivasi dimulai pada 2 Oktober, pemerintah tidak langsung mendistribusikan makanan kepada seluruh penerima manfaat. BGN memperkirakan setiap dapur membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat minggu untuk menyelesaikan pelatihan tenaga dapur, persiapan operasional, serta pemenuhan standar keamanan pangan.

Pendekatan tersebut mencerminkan pilihan pemerintah untuk mengedepankan kualitas implementasi dibanding sekadar percepatan pelaksanaan program.

Langkah ini juga melanjutkan evaluasi yang telah dilakukan terhadap ribuan dapur SPPG sebelumnya. Sejumlah dapur sempat dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sementara beberapa lainnya ditutup permanen akibat tidak memenuhi standar keamanan pangan.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah berupaya memastikan bahwa perluasan MBG berjalan sesuai standar pelayanan publik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang sedang dijalankan.

Selain memperkuat pengawasan, BGN juga mendorong penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok SPPG. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi di tingkat daerah seiring berkembangnya jaringan dapur MBG.

Pemerintah Tegaskan Aktivasi SPPG Bebas Intervensi dan Pungli

BGN menegaskan bahwa penentuan lokasi dapur dilakukan sepenuhnya melalui sistem dan basis data internal. Tidak ada individu, kelompok, maupun organisasi yang memiliki kewenangan menawarkan percepatan aktivasi atau meminta imbalan kepada calon mitra.

Penegasan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas pelaksanaan program. Pemerintah ingin memastikan bahwa proses perluasan MBG berlangsung secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Masyarakat juga diminta melaporkan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan BGN untuk meminta biaya dalam proses pembukaan dapur. Langkah tersebut dinilai penting agar implementasi program tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik.

Ke depan, pembukaan SPPG akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan, angka stunting, kondisi geografis, serta daerah yang belum memperoleh layanan MBG. Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyaluran program sekaligus memperkuat pemerataan pelayanan publik.

Perluasan MBG menjadi salah satu kebijakan yang mencerminkan upaya pemerintah memperluas jangkauan pembangunan hingga ke wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Apabila implementasinya berjalan sesuai perencanaan dan disertai pengawasan yang konsisten, program ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemerataan gizi sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di berbagai daerah.