Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi memperbarui pedoman pengawasan wajib pajak melalui Surat Edaran Nomor SE-8/PJ/2026. Kebijakan ini menjadi perhatian publik karena melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pembangunan jejaring informasi untuk mendukung pengawasan kepatuhan perpajakan. Politikar mencatat, kebijakan tersebut memicu beragam respons dari masyarakat hingga kalangan politik. Di satu sisi pemerintah menegaskan pelibatan aparat...
