Pasal penghinaan Presiden kini memiliki ketentuan baru setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa perkara tersebut hanya dapat diproses apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mengajukan pengaduan secara langsung. Putusan ini memberikan kepastian hukum bahwa laporan tidak dapat diajukan oleh relawan, simpatisan, keluarga, maupun pihak lain yang mengatasnamakan kepala negara. Penegasan terhadap pasal penghinaan Presiden tersebut tertuang...
