Kementerian mana yang memiliki kinerja terbaik di era Presiden Prabowo Subianto? Sejumlah kementerian dan badan negara dinilai menonjol berdasarkan kecepatan menjalankan program, inovasi kebijakan, jumlah penerima manfaat, serta dampak yang dirasakan masyarakat.
Penilaian ini melihat perkembangan program sejak Oktober 2024 hingga Agustus 2026. Indikator yang digunakan meliputi capaian kuantitatif, inovasi, efektivitas pelaksanaan program, serta kemampuan lembaga dalam memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Daftar Kementerian dengan Kinerja Terbaik di Era Prabowo
Berikut delapan kementerian dan badan negara yang dinilai memiliki kinerja paling menonjol di era pemerintahan Prabowo.
1. Kementerian Kesehatan – Budi Gunadi Sadikin
Kementerian Kesehatan berada di posisi pertama karena memiliki program dengan jangkauan masyarakat yang sangat luas. Salah satu program unggulannya adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang ditujukan untuk mendeteksi penyakit sejak dini.
Lebih dari 50 juta warga telah terdaftar dalam program tersebut, sementara lebih dari 43,9 juta masyarakat telah menerima pemeriksaan kesehatan lengkap. Pemeriksaan dilakukan melalui jaringan sekitar 10.000 puskesmas dan 125.000 sekolah.
Selain pemeriksaan kesehatan, Kemenkes juga menyelesaikan pembangunan 15 RSUD di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan spesialis dasar.
2. Kejaksaan Agung RI – ST Burhanuddin
Kejaksaan Agung menunjukkan kinerja menonjol melalui program pemulihan aset dan pengembalian kerugian negara. Total kerugian negara yang berhasil dipulihkan disebut mencapai Rp13,25 triliun.
Lembaga ini juga menyita kembali sekitar 2,3 juta hektare lahan hutan untuk negara serta menghasilkan setoran PNBP sebesar Rp1,029 triliun kepada Kemenkeu.
Inovasi terlihat melalui pelaksanaan BPA Fair 2026 yang menggunakan platform lelang transparan. Dari 308 unit aset yang dilelang, sebanyak 291 unit berhasil terjual dengan tingkat keberhasilan mencapai 94,48 persen.
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman – Maruarar Sirait
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi salah satu lembaga negara yang mendapat perhatian karena menjalankan Program 3 Juta Rumah. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.
Salah satu terobosan yang dilakukan adalah pemberian berbagai insentif untuk menekan biaya pembelian rumah. Kebijakan tersebut mencakup PPN Ditanggung Pemerintah, pembebasan BPHTB, serta penggratisan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi hunian MBR.
Deregulasi tersebut ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat sekaligus mendorong pengembang mempercepat pembangunan rumah di berbagai wilayah Indonesia.
4. Badan Gizi Nasional – Sudaryono
Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi lembaga penting dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas pemerintah ini memiliki sasaran penerima manfaat yang sangat besar, mulai dari siswa hingga ibu hamil, ibu menyusui dan balita.
Target keseluruhan program mencapai sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Hingga periode penilaian, lebih dari 30 juta orang disebut telah mendapatkan manfaat program tersebut.
BGN juga melakukan sejumlah pembenahan untuk meningkatkan keamanan pangan. Salah satunya melalui penerapan standar Angka Kecukupan Gizi, pencantuman batas waktu konsumsi pada wadah makanan, serta penguatan pengawasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
5. Kementerian Koperasi – Ferry Juliantono
Kementerian Koperasi menonjol melalui percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program ini diarahkan untuk memperkuat perekonomian desa sekaligus menciptakan pusat distribusi kebutuhan masyarakat.
Lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan telah mendapatkan legalitas dalam waktu relatif singkat. Pemerintah menargetkan koperasi tersebut tidak hanya menjalankan aktivitas simpan pinjam.
KDMP juga diarahkan menjadi agregator pangan, pangkalan LPG dan penyalur pupuk bersubsidi. Program ini diproyeksikan memiliki potensi penyerapan tenaga kerja hingga 1,4 juta orang di tingkat desa.
6. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan – Djamari Chaniago
Berbeda dari lembaga yang memiliki program bantuan langsung, kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dapat dilihat dari kemampuan menjaga stabilitas nasional.
Kemenko Polkam berperan dalam mengoordinasikan berbagai lembaga dalam menghadapi ancaman keamanan, termasuk keamanan siber, kejahatan digital, perjudian online dan pengamanan wilayah perbatasan.
Penguatan keamanan maritim di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna juga menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menjalankan fungsi tersebut.
7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah – Abdul Mu’ti
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masuk dalam daftar melalui sejumlah program yang berorientasi pada pemerataan akses pendidikan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Sekolah Rakyat. Program tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin agar mendapatkan pendidikan sekaligus dukungan kebutuhan dasar selama mengikuti pembelajaran.
Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 Sekolah Rakyat. Selain itu, rehabilitasi ruang kelas rusak juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan sarana.
8. Kementerian Keuangan dan BPI Danantara
Kementerian Keuangan bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memiliki posisi strategis dalam pengelolaan aset dan keuangan negara.
Keduanya berperan dalam menjaga ruang fiskal pemerintah sekaligus mengoptimalkan aset negara dan perusahaan BUMN. Pengelolaan aset strategis juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kontribusi aset negara terhadap perekonomian.
Salah satu capaian yang dapat diukur adalah pengelolaan PNBP hasil pemulihan aset negara. Kemenkeu menerima setoran Rp1,029 triliun yang berasal dari proses pemulihan dan lelang aset oleh Kejaksaan Agung.
Kesimpulan
Delapan lembaga negara tersebut menunjukkan capaian yang berbeda dalam menjalankan agenda pemerintahan Prabowo. Kementerian Kesehatan menonjol dari sisi jangkauan layanan, Kejaksaan Agung dari pemulihan aset, sementara Kementerian PKP dan BGN memiliki program dengan jumlah penerima manfaat yang besar.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi berfokus pada penguatan ekonomi desa, Kemendikdasmen pada pemerataan pendidikan, Kemenko Polkam pada stabilitas nasional, serta Kementerian Keuangan dan BPI Danantara pada pengelolaan fiskal dan aset negara.
Peringkat tersebut bukan merupakan peringkat resmi pemerintah. Penilaian disusun berdasarkan indikator program, inovasi, kecepatan eksekusi dan dampak kuantitatif yang terlihat selama periode Oktober 2024 hingga Agustus 2026.
Leave a Reply