MBG di wilayah 3T menjadi salah satu indikator penting keberhasilan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kebijakan publik. Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berbicara mengenai penyediaan makanan bagi anak-anak, tetapi juga menguji kemampuan negara menghadirkan layanan publik hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Pelaksanaan MBG di wilayah 3T memiliki kompleksitas yang jauh berbeda dibandingkan wilayah perkotaan. Karena itu, pemerintah mulai menyusun strategi khusus agar implementasi program tidak menggunakan pendekatan yang seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi geografis, sosial, dan kapasitas infrastruktur setiap daerah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola program nasional agar kebijakan yang telah dirumuskan di tingkat pusat benar-benar dapat diterjemahkan secara efektif hingga ke tingkat daerah.

MBG di Wilayah 3T Butuh Kebijakan yang Adaptif

Forum koordinasi antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menunjukkan bahwa pemerintah mulai mengedepankan pendekatan berbasis data dalam pelaksanaan MBG di wilayah 3T.

Data awal memperlihatkan tingkat kecukupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tertinggal baru mencapai sekitar 10,78 persen dari kebutuhan ideal. Fakta tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih realistis dibandingkan memaksakan target tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan.

Dari sisi implementasi, pemerintah juga mencatat bahwa dari 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi, baru sekitar separuh yang memperoleh intervensi Badan Gizi Nasional. Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat ketimpangan kapasitas pelayanan yang perlu diselesaikan melalui kebijakan lintas sektor.

Dalam perspektif kebijakan publik, keterbukaan pemerintah menyampaikan kondisi tersebut penting sebagai dasar penyusunan strategi. Transparansi data memungkinkan proses evaluasi dilakukan secara objektif sehingga arah kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.

Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan MBG di wilayah 3T tidak cukup diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas tata kelola, kesiapan infrastruktur, serta efektivitas koordinasi antarinstansi.

Baca juga: Central Kitchen MBG Dikaji Pemerintah, Upaya Perkuat Sistem Makan Bergizi Gratis Nasional

MBG di Wilayah 3T Perkuat Sinergi Lintas Kementerian

Keberhasilan MBG di wilayah 3T sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga pemerintah. Program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, BNPP RI, Kementerian Desa, hingga kementerian teknis lain yang berkaitan dengan infrastruktur dan logistik.

Kebutuhan air bersih, listrik, akses jalan, jaringan distribusi pangan, serta tenaga gizi merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja. Karena itu, pendekatan kolaboratif menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan.

Pemerintah juga menilai setiap wilayah memiliki tantangan yang berbeda. Daerah kepulauan, kawasan pegunungan, hingga wilayah perbatasan membutuhkan model distribusi pangan yang lebih fleksibel dibandingkan daerah dengan akses transportasi yang baik.

Dalam konteks kebijakan publik, pemanfaatan bahan pangan lokal menjadi salah satu strategi yang dinilai lebih berkelanjutan. Selain mengurangi hambatan distribusi, pendekatan tersebut dapat memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program nasional.

Model ini menunjukkan bahwa MBG di wilayah 3T tidak hanya dirancang sebagai kebijakan sosial, tetapi juga memiliki dimensi pembangunan ekonomi lokal yang saling terintegrasi.

Baca juga: Manfaat MBG bagi Petani Jadi Strategi Pemerintah Perkuat Ekonomi Desa

Regulasi Jadi Fondasi Keberhasilan MBG di Wilayah 3T

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah regulasi sebagai landasan implementasi MBG di wilayah 3T. Salah satunya adalah Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 58.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.

Selain itu, terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ mengenai pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di daerah. Kehadiran regulasi tersebut memberikan kepastian mengenai pembagian peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di sisi lain, BNPP RI juga memiliki kebijakan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan yang dapat menjadi instrumen pendukung dalam memperluas cakupan layanan program di daerah 3T.

Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi sebatas penyusunan regulasi, melainkan memastikan implementasi kebijakan berjalan konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Evaluasi berkala, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program menjadi faktor penting agar tujuan kebijakan dapat tercapai.

Dengan pendekatan yang berbasis data, koordinasi lintas kementerian, dan regulasi yang lebih adaptif, MBG di wilayah 3T berpotensi menjadi salah satu contoh bagaimana kebijakan publik mampu menjawab tantangan pemerataan pembangunan. Keberhasilan program ini pada akhirnya akan menjadi tolok ukur kemampuan negara menghadirkan pelayanan dasar secara adil hingga ke wilayah paling terluar Indonesia.