Devide et impera adalah strategi politik yang bertujuan memecah kelompok besar menjadi kelompok-kelompok kecil agar lebih mudah dikuasai. Dalam sejarah Indonesia, devide et impera dikenal sebagai politik pecah belah yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda untuk melemahkan kerajaan-kerajaan Nusantara dan mempertahankan kekuasaan mereka.

Istilah devide et impera masih sering dicari masyarakat karena tidak hanya berkaitan dengan sejarah Indonesia, tetapi juga relevan untuk memahami strategi politik, konflik sosial, hingga dinamika kekuasaan modern. Memahami konsep ini membantu masyarakat melihat bagaimana perpecahan dapat dimanfaatkan demi kepentingan pihak tertentu.

Apa Itu Devide et Impera?

Secara harfiah, devide et impera berasal dari bahasa Latin yang berarti “pecah belah dan kuasai”. Konsep ini mengacu pada strategi membangun atau memperbesar perbedaan di antara kelompok agar mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersatu melawan pihak yang berkuasa.

Strategi ini telah digunakan sejak zaman kuno dalam bidang politik, militer, hingga pemerintahan. Seiring perkembangan zaman, penerapannya meluas ke berbagai bentuk persaingan kekuasaan, baik antarnegara maupun di dalam suatu negara.

Dalam praktiknya, devide et impera tidak selalu dilakukan melalui perang. Strategi ini dapat dijalankan dengan memanfaatkan konflik kepentingan, perbedaan identitas, persaingan elite, hingga penyebaran ketidakpercayaan antarkelompok.

Ciri utama devide et impera meliputi:

• Memanfaatkan konflik yang sudah ada di dalam masyarakat.
• Mendukung salah satu pihak agar persaingan semakin tajam.
• Mencegah kelompok yang berbeda membangun persatuan.
• Mempermudah penguasa mempertahankan kendali karena lawan terpecah.

Strategi tersebut dinilai efektif karena kelompok yang terpecah akan lebih sibuk menghadapi konflik internal dibandingkan membangun kekuatan bersama untuk melawan pihak yang menguasai mereka.

Baca juga: Polarisasi Politik Adalah: Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya bagi Bangsa

Devide et Impera di Indonesia pada Masa Kolonial Belanda

Dalam sejarah Indonesia, devide et impera identik dengan kebijakan VOC dan pemerintah kolonial Belanda. Mereka memanfaatkan persaingan antarkerajaan, konflik suksesi, hingga perebutan kekuasaan di lingkungan bangsawan untuk memperluas pengaruh.

Salah satu contoh paling terkenal terjadi di Kesultanan Mataram. Belanda memanfaatkan konflik internal hingga lahirlah Perjanjian Giyanti pada 1755 yang membagi Kesultanan Mataram menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.

Perpecahan tersebut kemudian berlanjut melalui Perjanjian Salatiga yang melahirkan Kadipaten Mangkunegaran. Di Yogyakarta juga kemudian muncul Kadipaten Pakualaman setelah kebijakan serupa diterapkan pada awal abad ke-19.

Strategi yang sama juga terlihat di Kesultanan Cirebon. Melalui berbagai perjanjian politik, Belanda berhasil membagi wilayah kekuasaan sehingga masing-masing kesultanan memiliki kekuatan yang lebih kecil dibanding sebelumnya.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pendekatan devide et impera kembali terlihat dalam kebijakan Belanda. Mereka berupaya membentuk sejumlah negara bagian seperti Negara Pasundan, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, Negara Jawa Timur, dan Negara Indonesia Timur.

Pembentukan negara-negara bagian tersebut merupakan bagian dari upaya mempertahankan pengaruh Belanda sekaligus menghambat terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui strategi itu, Belanda berharap Indonesia tidak memiliki pemerintahan yang kuat dan terpusat.

Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan berbagai perundingan penting, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, hingga Konferensi Meja Bundar. Masing-masing menjadi bagian dari proses panjang perjuangan diplomasi Indonesia mempertahankan kedaulatan.

Baca juga: Filsafat Politik: Pengertian, Konsep, Aliran, dan Contohnya

Dampak Devide et Impera bagi Indonesia

Penerapan devide et impera meninggalkan dampak besar terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Beberapa dampak utamanya antara lain:

• Perpecahan antar kerajaan dan elite lokal.
• Melemahnya kekuatan politik kerajaan Nusantara.
• Mempermudah ekspansi dan penguasaan wilayah oleh Belanda.
• Memperpanjang masa penjajahan karena tidak adanya persatuan yang kuat.
• Mendorong lahirnya kesadaran nasional tentang pentingnya persatuan.

Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu alasan mengapa semangat persatuan memperoleh tempat yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Para tokoh nasional menyadari bahwa perlawanan yang dilakukan secara terpisah akan lebih mudah dikalahkan dibandingkan perjuangan bersama.

Hingga saat ini, istilah devide et impera masih sering digunakan untuk menggambarkan strategi yang memanfaatkan perbedaan demi memperoleh keuntungan politik atau kekuasaan. Namun, penggunaannya tidak selalu merujuk pada praktik kolonial, melainkan juga menjadi istilah dalam analisis politik kontemporer.

Karena itu, memahami devide et impera tidak cukup hanya sebagai materi sejarah. Konsep ini juga memberikan pelajaran bahwa menjaga persatuan, membangun dialog, dan menghindari konflik yang sengaja diprovokasi merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas masyarakat.

Dengan memahami bagaimana devide et impera pernah diterapkan di Indonesia, masyarakat dapat melihat bahwa kekuatan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya atau kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan.