Pemerintah resmi memperpanjang masa transisi kebijakan DSI ekspor sawit dan batu bara hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini membuat seluruh ekspor komoditas strategis seperti batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy nantinya hanya dapat dilakukan melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), BUMN khusus ekspor bentukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Politikar mencatat, keputusan terbaru ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin memperketat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) sekaligus meningkatkan kontrol devisa hasil ekspor. Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan implementasi penuh akan dimulai pada 1 Januari 2027.

“Mulai tanggal 1 Januari 2027, maka ekspor komoditas itu sepenuhnya dilakukan oleh BUMN Ekspor,” kata Budi Santoso di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Kebijakan tersebut sebelumnya direncanakan berlaku penuh pada 1 September 2026. Namun, pemerintah memilih memperpanjang masa penyesuaian untuk eksportir eksisting dan kesiapan administrasi PT DSI.

DSI Ekspor Sawit dan Batu Bara Jadi Sistem Satu Pintu Baru

Skema DSI ekspor sawit dan batu bara akan mengubah pola perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia menjadi lebih terpusat. Dalam sistem baru ini, eksportir swasta tetap dapat mengirim barang selama masa transisi, tetapi seluruh dokumen ekspor akan menggunakan nama PT DSI sebagai eksportir resmi.

Pemerintah menyebut model ini sebagai langkah reformasi tata kelola ekspor SDA. Fokus utamanya adalah meningkatkan pengawasan terhadap devisa hasil ekspor (DHE), penguatan posisi tawar Indonesia di pasar global, dan optimalisasi pendapatan negara.

Dalam rancangan Peraturan Menteri Perdagangan terbaru, terdapat beberapa poin penting yang menjadi perhatian pelaku usaha:

• Masa transisi berlaku mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026
• Persetujuan ekspor lama tetap berlaku hingga akhir masa transisi
• PT DSI menjadi eksportir resmi dalam dokumen PEB
• Ekspor penuh oleh BUMN dimulai 1 Januari 2027
• Hak ekspor diperoleh dari mekanisme DMO atau pengalihan hak ekspor

Kebijakan DSI ekspor sawit dan batu bara satu pintu ini diprediksi akan berdampak besar terhadap industri batu bara Indonesia dan industri sawit nasional. Sebab, kedua sektor tersebut selama ini menjadi penyumbang utama devisa ekspor Indonesia.

Selain batu bara dan CPO, pemerintah juga membuka peluang penerapan skema serupa untuk komoditas mineral strategis lainnya. Langkah ini dinilai sejalan dengan agenda hilirisasi industri dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional.

Baca juga: KEM-PPKF 2027: Prabowo Buktikan Diri Sebagai Pemimpin yang Tidak Lari dari Masalah

Pemerintah Ingin Kontrol Devisa Hasil Ekspor SDA

Keputusan memperkuat peran DSI ekspor sawit dan batu bara tidak bisa dilepaskan dari strategi pemerintah dalam mengelola devisa hasil ekspor SDA. Selama beberapa tahun terakhir, isu parkir devisa di luar negeri menjadi perhatian utama pemerintah dan Bank Indonesia.

Melalui kebijakan DSI ekspor sawit dan batu bara, pemerintah berharap aliran devisa bisa lebih mudah dipantau dan masuk ke sistem keuangan domestik. Kebijakan ini juga berkaitan erat dengan target stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan cadangan devisa nasional.

Di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan dari pelaku usaha. Beberapa eksportir menilai proses transisi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu rantai pasok global dan kontrak dagang internasional.

Pengamat ekonomi menilai keberhasilan sistem ekspor satu pintu akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur administrasi dan digital PT DSI. Jika tidak berjalan efisien, proses ekspor berpotensi mengalami perlambatan.

Meski begitu, pemerintah memastikan mekanisme hybrid selama masa transisi akan memberi ruang adaptasi bagi eksportir lama. Model hybrid itu memungkinkan pengalihan ekspor dilakukan bertahap sesuai kesiapan masing-masing perusahaan.

Dalam tiga bulan pertama masa transisi, eksportir lama masih menjalankan aktivitas ekspor menggunakan izin yang sudah dimiliki. Setelah itu, proses pengalihan akan dilakukan secara bertahap menuju sistem penuh PT DSI.

Baca juga: Purbaya Targetkan Rupiah 15 Ribu, Pemerintah Siapkan Strategi Tahan Dolar AS

Dampak Kebijakan Ekspor Batu Bara dan CPO ke Industri Nasional

Kebijakan DSI ekspor sawit dan batu bara diperkirakan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam tata kelola perdagangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah ingin menciptakan sistem ekspor komoditas strategis yang lebih terintegrasi dan mudah diawasi.

Bagi industri sawit Indonesia, aturan baru ini berpotensi memengaruhi pola distribusi ekspor CPO dan produk turunannya. Indonesia sendiri masih menjadi salah satu eksportir minyak sawit terbesar dunia dengan pasar utama di Asia, Timur Tengah, dan Eropa.

Sementara di sektor energi, kebijakan ekspor batu bara melalui satu pintu dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat kontrol negara terhadap komoditas energi nasional. Batu bara masih menjadi penopang utama ekspor energi Indonesia di tengah transisi energi global.

Pemerintah juga menegaskan bahwa aturan baru ini akan mencabut Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit. Dengan begitu, seluruh regulasi ekspor komoditas strategis nantinya akan berada dalam satu kerangka kebijakan baru.

Sejumlah analis menilai langkah ini dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global jika implementasinya berjalan efektif. Namun, tantangan terbesar tetap berada pada transparansi tata kelola dan efisiensi birokrasi ekspor.

Kebijakan DSI ekspor sawit dan batu bara kini menjadi perhatian besar pelaku pasar, investor, hingga eksportir nasional. Pasalnya, implementasi penuh pada 2027 akan menentukan arah baru perdagangan komoditas Indonesia di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif.