Kabinet gemuk kembali menjadi isu politik nasional setelah Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik terhadap susunan pemerintahannya. Prabowo menegaskan bahwa pembentukan kabinet dengan jumlah kementerian yang lebih besar merupakan bagian dari strategi politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan, sekaligus memastikan agenda nasional dapat berjalan tanpa hambatan akibat dinamika politik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Dalam pidatonya, ia juga menyinggung kekuatan koalisi pendukung pemerintah yang saat ini didukung tujuh dari delapan partai politik di DPR RI.

Kabinet Gemuk dan Strategi Koalisi Pemerintah

Prabowo menilai pemerintahan yang kuat membutuhkan dukungan politik yang solid di parlemen. Menurutnya, koalisi besar menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memperlancar proses pengambilan kebijakan strategis.

Ia menyebut tujuh partai politik yang berada dalam koalisi pemerintah menunjukkan tingkat efisiensi politik yang tinggi. Dengan dukungan mayoritas di DPR RI, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk mengawal berbagai agenda prioritas tanpa menghadapi tarik-menarik kepentingan politik yang berlebihan.

Dalam pidatonya, Prabowo juga membandingkan kondisi Indonesia dengan beberapa negara demokrasi yang mengalami pergantian kepala pemerintahan dalam waktu relatif singkat. Ia mencontohkan Jepang dan Inggris sebagai negara yang beberapa kali berganti pemimpin dalam beberapa tahun terakhir.

Bagi Prabowo, stabilitas politik menjadi faktor utama agar pemerintahan mampu menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan. Karena itu, struktur kabinet dan komposisi koalisi dipandang sebagai bagian dari desain politik pemerintahan, bukan sekadar persoalan jumlah kursi menteri.

Baca juga: Profil Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo yang Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Perbandingan dengan Timor Leste Jadi Respons atas Kritik

Menanggapi kritik mengenai kabinet gemuk, Prabowo menggunakan Timor Leste sebagai contoh. Ia menyebut negara yang berpenduduk sekitar 1,1 juta jiwa tersebut memiliki kabinet dengan 28 menteri. Menurut Prabowo, fakta itu menunjukkan bahwa jumlah menteri tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk menilai apakah sebuah pemerintahan efisien atau tidak.

Perbandingan tersebut menjadi dasar argumentasi Prabowo bahwa setiap negara memiliki kebutuhan tata kelola pemerintahan yang berbeda. Luas wilayah, jumlah penduduk, kompleksitas birokrasi, hingga prioritas pembangunan menjadi faktor yang memengaruhi struktur kabinet. Karena itu, menurutnya, membandingkan jumlah menteri tanpa melihat konteks pemerintahan masing-masing negara dapat menghasilkan penilaian yang kurang tepat.

Dalam konteks Indonesia, pembentukan kabinet juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik koalisi. Sistem presidensial multipartai membuat presiden membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen agar agenda pemerintahan berjalan lebih efektif. Pembagian portofolio kementerian pun kerap menjadi bagian dari proses membangun dan menjaga soliditas koalisi politik, sekaligus memastikan setiap mitra koalisi memiliki ruang dalam pemerintahan.

Di sisi lain, konfigurasi kabinet juga mencerminkan strategi politik presiden dalam mengelola hubungan antara pemerintah dan kekuatan politik di DPR RI. Semakin besar koalisi yang dibangun, semakin besar pula tantangan menjaga keseimbangan kepentingan antarpartai tanpa mengurangi efektivitas pengambilan keputusan. Karena itu, pembentukan kabinet selalu menjadi perhatian publik karena tidak hanya berkaitan dengan efektivitas birokrasi, tetapi juga mencerminkan peta kekuatan politik nasional dan arah konsolidasi pemerintahan selama masa jabatan presiden.

Kabinet Gemuk Masih Menjadi Perdebatan Politik

Pernyataan Prabowo kembali membuka perdebatan mengenai efektivitas kabinet gemuk dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebagian kalangan menilai jumlah kementerian yang lebih banyak dapat memperkuat koordinasi pelaksanaan program nasional karena pembagian tugas menjadi lebih spesifik.

Di sisi lain, kritik tetap muncul dari pihak yang menilai struktur kabinet besar berpotensi memperluas birokrasi, meningkatkan belanja negara, dan memperpanjang rantai koordinasi apabila tidak disertai tata kelola yang efektif.

Dalam perspektif politik, isu kabinet gemuk tidak pernah berdiri sendiri. Perdebatan tersebut selalu berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan menjaga stabilitas koalisi, efektivitas pemerintahan, serta tuntutan publik terhadap birokrasi yang efisien.

Dengan dukungan tujuh dari delapan partai di DPR RI, pemerintahan Prabowo saat ini memiliki basis politik yang relatif kuat. Namun, besarnya koalisi juga membawa konsekuensi berupa ekspektasi publik terhadap kinerja kabinet dan kemampuan pemerintah menjaga soliditas politik hingga akhir masa pemerintahan.

Karena itu, ukuran keberhasilan kabinet gemuk pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah menteri atau besarnya koalisi pendukung, melainkan oleh kemampuan pemerintah menerjemahkan kekuatan politik tersebut menjadi kebijakan yang efektif, menjaga stabilitas nasional, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.