Pangkalan militer Rusia di Suriah akan berada di bawah pengelolaan pemerintah setelah kedua negara menyepakati nota kesepahaman (MoU) baru. Kesepakatan Internasional ini menandai berakhirnya pengelolaan militer Rusia atas sejumlah fasilitas strategis di pesisir Mediterania sekaligus menjadi perkembangan penting dalam hubungan kedua negara setelah jatuhnya pemerintahan Bashar Assad.

Kementerian Luar Negeri Suriah mengumumkan kesepakatan tersebut pada Minggu (9/8/2026), setelah proses negosiasi antara Damaskus dan Moskow berlangsung selama sekitar 18 bulan. Berdasarkan kesepakatan itu, proses pengalihan pengelolaan fasilitas diperkirakan selesai dalam waktu tiga bulan.

Pangkalan Militer Rusia di Suriah Beralih ke Pemerintah

Fasilitas yang akan berada di bawah pengelolaan pemerintah mencakup Bandara Hmeimim dan dermaga komersial di Pelabuhan Tartus. Keduanya selama ini memiliki posisi strategis bagi keberadaan Rusia di Suriah dan menjadi bagian penting dari operasi Moskow di kawasan tersebut.

Menurut Kementerian Luar Negeri Suriah, fasilitas tersebut nantinya akan dikembangkan menjadi pusat pelatihan dan peningkatan kapasitas bersama. Pengelolaan fasilitas akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kepentingan kedua negara.

Perubahan ini berarti pangkalan militer Rusia resmi sudah menghilang di Suriah. Moskow juga belum memberikan pernyataan resmi terkait kesepakatan terbaru tersebut.

Baca juga: Elektabilitas Prabowo Tertinggi di Survei IPO, Dedi Mulyadi Tempel Ketat

Apa yang Terjadi pada Pangkalan Hmeimim dan Tartus?

Bandara Hmeimim sebelumnya menjadi salah satu pusat utama aktivitas militer Rusia. Fasilitas yang berada di dekat Latakia tersebut digunakan Rusia untuk mendukung operasi udara selama perang saudara Suriah.

Sementara itu, Pelabuhan Tartus memiliki nilai strategis karena memberikan Rusia akses ke Laut Mediterania. Kehadiran Rusia di pelabuhan tersebut selama bertahun-tahun menjadi salah satu instrumen penting Moskow untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah.

Dengan adanya kesepakatan baru, fungsi kedua fasilitas tersebut akan mengalami perubahan. Pemerintah menyebut pengelolaannya akan diarahkan pada kepentingan bersama, termasuk pelatihan dan peningkatan kapasitas.

Perubahan tersebut tidak serta-merta berarti hubungan Suriah dan Rusia berakhir. Sebaliknya, kesepakatan ini menunjukkan adanya upaya kedua negara untuk menyesuaikan hubungan bilateral setelah perubahan besar dalam politik.

Mengapa Rusia Kehilangan Pangkalan Militernya di Suriah?

Keberadaan Rusia di Timur Tengah tidak dapat dipisahkan dari perang saudara yang berlangsung sejak 2011. Di bawah pemerintahan Bashar Assad, Moskow menjadi salah satu sekutu militer utama Damaskus dan memberikan dukungan penting ketika pemerintahan Assad menghadapi berbagai kelompok pemberontak.

Rusia kemudian kehilangan posisi strategisnya setelah Assad digulingkan pada Desember 2024. Assad meninggalkan Suriah dan kemudian berada di Moskow sebagai eksil, sementara pemerintahan baru dipimpin Ahmad al-Sharaa.

Perubahan kepemimpinan tersebut membuat Rusia harus membangun kembali hubungan dengan pemerintahan Suriah yang baru. Moskow sebelumnya berupaya mempertahankan akses terhadap dua fasilitas militernya di negara tersebut.

Baca juga: Netanyahu Tolak Kesepakatan Gaza, Tegaskan Israel Tak Akan Hentikan Serangan

Upaya Putin Mempertahankan Pengaruh Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu Ahmad al-Sharaa sebanyak dua kali di Moskow sejak al-Sharaa berkuasa pada Januari 2025. Dalam pertemuan terakhir, Putin menyatakan bahwa berbagai kemajuan telah dicapai dalam upaya memulihkan hubungan kedua negara.

Namun, pemerintah juga memiliki kepentingan politik yang berbeda dengan pemerintahan Assad. Salah satu tuntutan Damaskus selama proses negosiasi adalah agar Rusia mengekstradisi Assad, yang kini tinggal di Rusia.

Kondisi tersebut membuat masa depan pangkalan militer Rusia menjadi bagian penting dalam proses negosiasi bilateral. Kesepakatan terbaru menunjukkan bahwa Pemerintah memperoleh kendali lebih besar atas fasilitas strategisnya, sementara Rusia tetap berusaha mempertahankan hubungan dengan pemerintahan baru.

Dampak Pengambilalihan Pangkalan Rusia bagi Timur Tengah

Pengalihan pengelolaan fasilitas militer Rusia di Suriah memiliki arti lebih luas daripada sekadar perubahan administratif. Keberadaan Rusia di Negara Timur Tengah ini selama lebih dari satu dekade merupakan salah satu bentuk utama proyeksi kekuatan Moskow di Timur Tengah.

Hilangnya pangkalan militer Rusia secara resmi dapat mengurangi kemampuan Moskow untuk menggunakan Suriah sebagai titik strategis menuju kawasan Mediterania. Situasi tersebut berpotensi memengaruhi perhitungan keamanan Rusia di Timur Tengah dan hubungan Moskow dengan negara-negara kawasan.

Di sisi lain, pemerintah Suriah mendapatkan ruang yang lebih besar untuk mengendalikan fasilitas strategis di wilayahnya. Pengambilalihan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya Damaskus untuk memperkuat kedaulatan dan membangun kembali institusi negara setelah bertahun-tahun dilanda perang.

Bagi Rusia, perubahan ini tidak otomatis berarti hilangnya seluruh pengaruh di Suriah. Hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, serta fasilitas yang masih digunakan untuk kepentingan bersama dapat menjadi jalur bagi Moskow untuk mempertahankan hubungan dengan Damaskus.

Kesepakatan tersebut juga memperlihatkan perubahan besar posisi Rusia di Suriah dibandingkan era Bashar Assad. Jika sebelumnya Moskow merupakan pendukung militer utama pemerintah Suriah, kini Rusia harus beradaptasi dengan pemerintahan baru dan pola hubungan yang lebih setara.

Dalam tiga bulan ke depan, perkembangan proses pengalihan pengelolaan Bandara Hmeimim dan Pelabuhan Tartus akan menjadi perhatian. Pelaksanaan kesepakatan tersebut akan menentukan seberapa besar perubahan nyata terhadap kehadiran Rusia di Suriah serta apakah Moskow masih dapat mempertahankan pengaruh strategisnya di Timur Tengah.