Demo 27 Agustus hari ini menjadi sorotan politik nasional setelah sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Massa membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan agenda pemberantasan korupsi, khususnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Aksi tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang datang langsung dari...
RUU Pemilu akan mulai memasuki tahapan pembahasan resmi di DPR pada pekan depan setelah pimpinan DPR menjadwalkan rapat pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus). Langkah ini menjadi jawaban atas pertanyaan publik mengenai kapan revisi Undang-Undang Pemilu mulai dibahas dan bagaimana mekanisme pembentukannya. Pembahasan RUU Pemilu menjadi perhatian karena akan menentukan arah penyelenggaraan pemilu dan pilkada...
DPR RI resmi mengesahkan UU PFII sebagai payung hukum baru bagi Pusat Finansial Internasional Indonesia. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyebut langkah ini sebagai tonggak penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan global memperebutkan arus investasi. Menurut catatan Politikar, pengesahan UU PFII menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang paling banyak disorot publik...
KEM-PPKF atau Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027 menjadi panggung penting Rabu ini. Presiden Prabowo Subianto memilih hadir langsung di Rapat Paripurna DPR RI untuk menyampaikannya — sebuah langkah yang tidak pernah menjadi kebiasaan presiden-presiden sebelumnya. Di tengah krisis ekonomi global yang menekan hampir seluruh negara berkembang, keputusan Prabowo turun langsung adalah...
Lembaga legislatif adalah institusi penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang berfungsi membentuk undang-undang serta mengawasi jalannya pemerintahan. Melalui lembaga legislatif, suara rakyat diwakili dalam proses pengambilan keputusan negara. Dalam sistem ketatanegaraan modern, kekuasaan dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan menciptakan keseimbangan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi oleh satu...
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) dalam rapat paripurna, Selasa, 21 April 2026. DPR sahkan UU PPRT sebagai jawaban atas penantian panjang selama lebih dari dua dekade yang sebelumnya berulang kali tertunda di meja legislasi. Pengesahan ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan,...
Isu revisi UU Pemilu kembali menjadi sorotan dalam dinamika politik nasional setelah sejumlah pakar hukum tata negara menyampaikan pandangannya di DPR. Gagasan tersebut muncul dalam rapat dengar pendapat umum yang membahas arah pembaruan sistem pemilu Indonesia. Dikutip dari CNN, Rapat tersebut digelar oleh Komisi II DPR RI pada Selasa (10/3) di Jakarta yang membahas revisi...