Insentif SPPG sebesar Rp6 juta per hari bakal diubah Badan Gizi Nasional (BGN) agar pemberiannya lebih tepat sasaran. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan perubahan tersebut telah disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026). Pertemuan ini menjadi sorotan karena pengelolaan anggaran MBG berkaitan langsung dengan efektivitas salah satu program prioritas pemerintah.

“Dia bilang akan diubah supaya lebih tepat sasaran,” kata Purbaya.

Meski demikian, Purbaya belum mengetahui secara rinci bentuk skema baru yang akan diterapkan. Sudaryono juga belum memberikan detail mengenai perubahan tersebut dan menyatakan BGN akan mengumumkannya pada kesempatan berikutnya.

Insentif SPPG Bakal Diubah BGN

Insentif SPPG senilai Rp6 juta per hari telah berjalan sejak masa kepemimpinan Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN. Ketentuan tersebut tercantum dalam Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025.

Dalam keputusan tersebut, insentif fasilitas SPPG ditetapkan sebesar Rp6 juta untuk setiap hari operasional. Pemberiannya menggunakan pendekatan availability-based atau berdasarkan ketersediaan layanan, bukan berdasarkan jumlah porsi makanan yang diproduksi.

Skema tersebut pada dasarnya memberikan dukungan kepada fasilitas yang tersedia dan menjalankan pelayanan MBG. Namun, pemerintah kini menilai mekanisme tersebut perlu disesuaikan agar pemberian anggaran dapat semakin tepat sasaran.

Perubahan insentif SPPG menjadi penting karena program MBG memiliki cakupan pelayanan yang besar. Pemerintah perlu memastikan setiap dukungan anggaran benar-benar berkaitan dengan operasional fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Belum ada kepastian apakah perubahan akan menyentuh nominal Rp6 juta per hari atau hanya mekanisme pemberiannya. Pemerintah juga belum menjelaskan indikator baru yang akan digunakan untuk menentukan besaran maupun penerima dukungan tersebut.

Dengan demikian, publik masih perlu menunggu keputusan resmi BGN. Penjelasan mengenai formula baru akan menjadi penting untuk melihat arah pembenahan program MBG secara keseluruhan.

Baca juga: MBG Adalah Makan Bergizi Gratis: Pengertian, Tujuan, Anggaran, dan Dampaknya bagi Publik

Tata Kelola Anggaran MBG Jadi Sorotan

Pembahasan insentif SPPG tidak dapat dipisahkan dari isu tata kelola anggaran pemerintah. Sebagai program berskala nasional, MBG membutuhkan sistem pengawasan yang mampu memastikan anggaran digunakan secara efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks kebijakan publik, insentif SPPG bukan sekadar persoalan biaya operasional dapur. Mekanisme tersebut juga menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan fasilitas pelayanan menjalankan fungsi sesuai standar yang telah ditentukan.

Semakin luas pelaksanaan MBG, semakin besar pula kebutuhan terhadap sistem evaluasi yang terukur. Pemerintah harus memiliki indikator yang jelas untuk membedakan fasilitas yang berjalan optimal dengan fasilitas yang tidak memenuhi standar pelayanan.

Sebelumnya, BGN juga menghadapi persoalan dalam pengelolaan dapur MBG. Ratusan SPPG sempat dikenai suspend karena berbagai persoalan dalam pelaksanaan program.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perluasan program MBG harus diikuti penguatan pengawasan. Penambahan jumlah dapur saja tidak cukup apabila tidak disertai mekanisme yang memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga.

Karena itu, perubahan insentif SPPG dapat menjadi bagian dari langkah pemerintah memperbaiki tata kelola MBG. Pemerintah memiliki ruang untuk menghubungkan pemberian dukungan dengan indikator pelayanan yang lebih terukur.

Dari sisi politik pemerintahan, pembenahan tersebut juga berkaitan dengan kredibilitas program MBG. Kebijakan yang menjadi perhatian publik membutuhkan transparansi agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan bagaimana hasil program dievaluasi.

Baca juga: Dadan BGN Dicopot dan Jadi Tersangka Korupsi MBG, Kejagung Ungkap Temuan Penyidikan

Dampak Perubahan Insentif SPPG

Perubahan skema dapat membawa sejumlah konsekuensi terhadap pelaksanaan MBG di lapangan. Setidaknya terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah.

• Ketepatan anggaran: Insentif SPPG harus diberikan berdasarkan mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Kinerja fasilitas: Pemerintah dapat menggunakan indikator tertentu untuk menilai apakah sebuah SPPG menjalankan pelayanan secara optimal.
• Pengawasan: BGN membutuhkan sistem monitoring yang mampu mendeteksi masalah dalam operasional dapur MBG.
• Kualitas pelayanan: Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi standar makanan dan pelayanan kepada penerima manfaat.
• Transparansi: Pemerintah perlu menjelaskan mekanisme baru agar publik memahami dasar pemberian dukungan kepada SPPG.

Bagi pemerintah, perubahan insentif SPPG juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki hubungan antara pengelolaan anggaran dan pencapaian target program. Skema yang lebih terukur dapat membantu BGN melakukan evaluasi secara berkala terhadap fasilitas yang menjalankan MBG.

Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada rancangan aturan yang akan diterbitkan. Tanpa indikator yang jelas, perubahan skema berpotensi hanya menjadi perubahan administratif dan belum tentu menyelesaikan persoalan tata kelola.

Sampai saat ini, Sudaryono belum menjelaskan apakah nominal Rp6 juta akan dipertahankan atau mengalami perubahan. Ia hanya memastikan BGN akan menyampaikan skema baru secara resmi pada kesempatan berikutnya.

Purbaya juga mengaku belum mengetahui secara lengkap bentuk perubahan yang dimaksud Sudaryono. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembahasan mengenai mekanisme baru masih berlangsung di tingkat pemerintah.

Perhatian publik selanjutnya akan tertuju pada bagaimana BGN merumuskan kebijakan tersebut. Jika insentif SPPG benar-benar diarahkan berdasarkan indikator yang lebih terukur, pemerintah dapat memiliki instrumen yang lebih kuat untuk mengawasi penggunaan anggaran MBG.

Sebaliknya, jika perubahan tidak disertai transparansi dan sistem pengawasan yang memadai, pemerintah akan tetap menghadapi tantangan dalam memastikan efektivitas program. Karena itu, detail kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembenahan tata kelola MBG.

Pada akhirnya, insentif SPPG merupakan bagian kecil dari keseluruhan sistem Makan Bergizi Gratis, tetapi memiliki kaitan langsung dengan pengelolaan fasilitas di lapangan. Perubahan skema tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap cara program prioritas tersebut dijalankan.

Bagi pemerintah, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh bertambahnya jumlah penerima manfaat atau dapur yang beroperasi. Akuntabilitas anggaran, kualitas pelayanan, serta kemampuan BGN melakukan pengawasan akan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program tersebut.