BGN ajak BPOM memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah pemerintah memastikan program prioritas nasional berjalan dengan standar keamanan yang lebih ketat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pemerintah dalam merespons berbagai tantangan implementasi MBG di lapangan.

Pemerintah menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyalurkan makanan kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana memastikan tata kelola program berjalan efektif, transparan, dan memiliki sistem pengawasan yang kuat.

Pelibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan adanya penguatan koordinasi antarinstansi dalam menjalankan program strategis pemerintah. Langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan pemenuhan gizi nasional.

BGN Ajak BPOM Perkuat Pengawasan Program Pemerintah

BGN ajak BPOM terlibat dalam pengawasan Program Makan Bergizi Gratis untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan sesuai standar keamanan pangan. Sinergi ini menjadi bagian dari penyempurnaan tata kelola MBG setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program di sejumlah daerah.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan bahwa lembaganya mendapatkan mandat untuk membantu mengawasi pelaksanaan MBG, termasuk menangani kejadian luar biasa yang berkaitan dengan keamanan makanan.

“Mandat itu tertuang dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Taruna Ikrar.

Menurut Taruna, regulasi tersebut memberikan peran kepada BPOM untuk melakukan pengawasan sejak tahap awal, mulai dari bahan baku makanan hingga penanganan apabila terjadi kasus keracunan.

“Pasal itu sangat tegas bahwa kami ditugaskan untuk pengawasannya pelaksanaan, jadi mulai dari pengawasan bahan baku makanan sampai kepada jika terjadi kejadian luar biasa dalam hal ini keracunan,” katanya.

Keterlibatan BPOM memperlihatkan pendekatan pemerintah yang tidak hanya berorientasi pada percepatan pelaksanaan program, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas dan akuntabilitas.

Dalam perspektif kebijakan publik, pengawasan menjadi elemen penting agar program nasional yang menggunakan anggaran negara dapat memberikan manfaat maksimal. Pemerintah perlu memastikan setiap tahapan MBG memiliki standar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: 1.653 Sekolah Dihapus dari MBG, BGN Tegaskan Strategi Pemerataan Gizi

Evaluasi MBG Dorong Perbaikan Sistem dan SOP

Penguatan pengawasan MBG dilakukan setelah pemerintah menemukan sejumlah persoalan teknis dalam pelaksanaan di lapangan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah waktu antara proses memasak dan makanan diterima oleh masyarakat.

BPOM menyoroti kasus di Sidoarjo yang menunjukkan adanya jeda panjang antara makanan selesai diproduksi hingga dikonsumsi penerima manfaat.

Taruna Ikrar menjelaskan bahwa kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keamanan makanan apabila tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

“Salah satu protokol yang tidak terlaksana dengan baik adalah karena makanan itu dimasak, disiapkan itu sejak jam 01.00 malam, terus nanti dibagikan sekitar jam 12.00 siang,” ujar Taruna.

Ia menjelaskan bahwa makanan tersebut memiliki jeda hampir 11 jam sebelum dikonsumsi. Padahal, standar yang diberikan BPOM menetapkan waktu maksimal empat jam agar kualitas makanan tetap terjaga.

“Berarti kurang lebih hampir 11 jam. Sementara timeline dalam kami mendidik para SPPG itu jangan lewat 4 jam,” imbuhnya.

Pemerintah melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari evaluasi kebijakan, bukan kegagalan program secara keseluruhan. Perbaikan prosedur menjadi langkah penting agar MBG dapat berjalan lebih efektif di berbagai wilayah.

Sejumlah aspek yang menjadi fokus penguatan sistem MBG meliputi:

• Pengawasan kualitas bahan baku makanan.
• Penerapan standar kebersihan dapur penyedia makanan.
• Pengaturan proses produksi dan distribusi.
• Peningkatan kapasitas pengelola SPPG.

Dengan perbaikan tersebut, pemerintah berupaya memastikan pelaksanaan MBG memiliki fondasi tata kelola yang lebih kuat.

Baca juga: Insentif SPPG 6 Juta Per Hari Bakal Dihapus BGN, Ini Alasannya

21 Program BPOM Perkuat Arah Kebijakan MBG

Sebagai bagian dari penguatan kebijakan, BPOM menyiapkan 21 program pengawasan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut akan berjalan apabila anggaran pengawasan MBG tahun 2027 telah ditetapkan secara definitif.

Taruna Ikrar mengatakan bahwa BPOM telah menyusun berbagai program untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam MBG.

“Nah, kami telah membuat kurang lebih 21 program yang telah kami akan usulkan, akan jalankan seandainya ini disetujui sampai menjadi anggaran definitif,” kata Taruna.

Dukungan anggaran pengawasan MBG disebut mencapai sekitar Rp509 miliar. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pengawasan yang lebih komprehensif terhadap program prioritas nasional.

Langkah BGN menggandeng BPOM menunjukkan bahwa pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan evaluasi dan masukan dari berbagai pihak. Pemerintah berupaya memastikan MBG tidak hanya menjadi program dengan cakupan luas, tetapi juga memiliki standar pelaksanaan yang berkualitas.

Dalam konteks politik kebijakan publik, keberhasilan MBG menjadi salah satu indikator kemampuan pemerintah dalam mengelola program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Melalui koordinasi antarlembaga, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus diperbaiki dan memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Penguatan pengawasan oleh BPOM menjadi bukti bahwa pemerintah memilih memperbaiki sistem secara berkelanjutan agar program nasional tersebut mampu berjalan secara aman, efektif, dan mendapat kepercayaan dari masyarakat.