Isu Listyo Sigit diganti menjadi perbincangan publik setelah beredar kabar Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan surat presiden (surpres) pergantian Kapolri. Hingga Jumat (7/8/2026), pemerintah menegaskan kabar tersebut tidak benar karena belum ada surpres pergantian Kapolri yang diterbitkan maupun dikirim ke DPR.

Pernyataan resmi itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Penegasan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial maupun sejumlah pemberitaan mengenai masa depan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagi masyarakat yang mencari informasi mengenai Listyo Sigit diganti, hingga saat ini tidak ada keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menjabat sebagai Kapolri sesuai ketentuan yang berlaku.

Listyo Sigit Diganti? Ini Penjelasan Resmi Istana

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah belum menerbitkan surat presiden terkait pergantian Kapolri. Ia menegaskan isu yang beredar di ruang publik tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut Prasetyo, hingga saat ini Presiden Prabowo belum mengirimkan surpres pergantian Kapolri kepada DPR. Artinya, proses pergantian pimpinan Polri belum memasuki tahapan konstitusional yang diperlukan.

Penjelasan tersebut menjadi klarifikasi resmi pemerintah terhadap isu Listyo Sigit diganti yang ramai dibahas dalam beberapa hari terakhir. Pernyataan ini juga menjadi acuan utama karena berasal dari pejabat yang berwenang menyampaikan informasi mengenai administrasi kepresidenan.

Selain membahas isu Kapolri, Prasetyo juga mengungkapkan bahwa Presiden belum mengirimkan surpres calon Gubernur Bank Indonesia definitif pengganti Perry Warjiyo. Menurutnya, Presiden masih menerima berbagai masukan sebelum mengambil keputusan.

Dengan demikian, hingga saat ini belum ada dokumen resmi yang menunjukkan adanya pergantian Kapolri maupun penetapan calon Gubernur BI definitif.

Proses Pergantian Kapolri Menurut Aturan

Banyak masyarakat bertanya bagaimana mekanisme pergantian Kapolri dilakukan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengangkatan dan pemberhentian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden dengan persetujuan DPR.

Tahapan pergantian Kapolri umumnya meliputi:

• Presiden menentukan calon Kapolri.
• Presiden mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR.
• DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
• DPR memberikan persetujuan.
• Presiden melantik Kapolri yang telah disetujui.

Karena hingga kini belum ada surpres, maka proses pergantian belum dimulai secara resmi. Hal ini menjadi alasan mengapa isu Listyo Sigit diganti belum memiliki dasar hukum maupun administrasi negara.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, surpres menjadi dokumen penting yang menandai dimulainya pembahasan calon Kapolri di DPR. Tanpa adanya dokumen tersebut, proses pergantian belum dapat berjalan.

Oleh sebab itu, masyarakat disarankan menunggu informasi resmi dari pemerintah dibanding mempercayai kabar yang belum terverifikasi.

Respons Listyo Sigit Soal Isu Pergantian Kapolri

Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya juga telah memberikan tanggapan mengenai isu pergantian dirinya sebagai Kapolri. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai jabatan Kapolri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

Menurut Listyo, sebagai prajurit dirinya akan menjalankan apa pun keputusan yang diambil oleh kepala negara. Pernyataan tersebut menunjukkan sikap profesional dalam menyikapi isu yang berkembang.

Respons itu sekaligus memperlihatkan bahwa Listyo tidak memberikan konfirmasi mengenai adanya pergantian jabatan. Ia hanya menegaskan kesiapannya menjalankan keputusan Presiden apabila sewaktu-waktu terdapat kebijakan baru.

Pernyataan tersebut kemudian diperkuat oleh klarifikasi dari Istana yang memastikan belum ada surpres pergantian Kapolri. Dengan demikian, informasi mengenai Listyo Sigit diganti masih sebatas spekulasi yang belum didukung keputusan resmi pemerintah.

Sikap Kapolri yang tidak berspekulasi juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas institusi Polri di tengah munculnya berbagai isu politik.

Isu Reshuffle Kabinet dan Posisi Kapolri

Bersamaan dengan isu pergantian Kapolri, publik juga ramai membicarakan kemungkinan reshuffle Kabinet Merah Putih. Menanggapi hal tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden belum memiliki rencana melakukan perombakan kabinet.

Kalaupun nantinya terdapat perubahan susunan kabinet, pemerintah menyebut prioritasnya adalah mengisi sejumlah jabatan wakil menteri yang masih kosong. Di antaranya posisi Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa fokus pemerintah saat ini bukan melakukan pergantian pejabat secara besar-besaran. Oleh karena itu, isu Listyo Sigit diganti juga belum berkaitan dengan agenda reshuffle kabinet.

Di tengah tingginya perhatian publik terhadap dinamika politik nasional, masyarakat perlu membedakan antara rumor dan informasi resmi. Informasi yang berasal dari pejabat pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dibanding spekulasi yang beredar di media sosial.

Sampai saat artikel ini ditulis, Presiden Prabowo Subianto belum menerbitkan surpres pergantian Kapolri. DPR juga belum menerima dokumen apa pun terkait calon Kapolri baru.

Dengan perkembangan tersebut, isu Listyo Sigit diganti belum terbukti secara resmi. Apabila di kemudian hari Presiden memutuskan melakukan pergantian Kapolri, proses tersebut akan diumumkan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR sehingga dapat diketahui publik secara terbuka.