BMKS akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 17 September 2026 dan mulai beroperasi pada 4 Januari 2027. Pembentukan bursa ini menjadi bagian dari strategi politik pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan mineral nasional sekaligus memastikan hilirisasi sumber daya alam berjalan di bawah sistem yang lebih terintegrasi.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem perdagangan mineral yang memiliki kepastian hukum, transparansi, serta pengawasan yang lebih kuat. Melalui BMKS, pemerintah juga ingin memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga komoditas strategis di tengah persaingan global.
Persiapan menuju operasional BMKS kini dipercepat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama DPR RI. Kedua lembaga tengah menyelesaikan seluruh perangkat regulasi agar bursa dapat diresmikan dan beroperasi sesuai target yang telah ditetapkan Presiden Prabowo.
BMKS Jadi Agenda Strategis Pemerintahan Prabowo
Rencana peresmian BMKS menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama OJK. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan bursa tersebut pada Kamis, 17 September 2026.
Menurut Misbakhun, seluruh perangkat regulasi harus dipastikan selesai sebelum peresmian dilakukan. Hal tersebut penting agar amanat undang-undang dapat dijalankan dengan landasan hukum yang kuat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menilai keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, tetapi juga konsistensi pemerintah dalam menjalankan reformasi sektor perdagangan mineral. Karena itu, DPR bersama OJK terus mempercepat pembahasan berbagai regulasi yang dibutuhkan.
Secara politik, pembentukan BMKS juga mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang ingin memperbesar kontrol negara terhadap tata niaga komoditas strategis. Selama beberapa tahun terakhir, penguatan hilirisasi dan pengelolaan sumber daya alam menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo.
Keberadaan BMKS diharapkan mampu menjadi instrumen baru dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen mineral penting dunia. Pemerintah ingin perdagangan mineral nasional tidak hanya menjadi aktivitas ekspor bahan mentah, tetapi juga memiliki sistem harga yang lebih kompetitif dan transparan.
Baca juga: Purbaya Diganti, Reshuffle Menkeu Jadi Sinyal Politik Prabowo
OJK dan DPR Percepat Regulasi BMKS
Menjelang peresmian, OJK terus menuntaskan regulasi mengenai penyelenggaraan BMKS. Aturan tersebut ditargetkan selesai bersamaan dengan peluncuran resmi bursa pada pertengahan September 2026.
Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis OJK Sarjito menjelaskan bahwa setelah regulasi diterbitkan, OJK akan melanjutkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan hingga akhir 2026. Tahapan itu mencakup penyusunan aturan teknis, pembentukan organisasi, hingga kesiapan sistem perdagangan.
Mulai 1 Januari 2027, kewenangan pengaturan dan pengawasan bursa mineral secara resmi beralih dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK. Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Perdagangan BMKS selanjutnya dijadwalkan mulai beroperasi pada 4 Januari 2027 melalui entitas bursa yang dibentuk secara khusus.
Sejak Juni 2026, OJK telah membentuk sejumlah satuan tugas untuk mempercepat pembentukan BMKS. Organisasi khusus yang menangani pengawasan bursa mineral juga telah dibentuk pada awal September 2026 sebagai bagian dari persiapan kelembagaan.
Untuk memastikan seluruh aspek berjalan sesuai target, persiapan BMKS dibagi ke dalam empat kelompok kerja, yaitu:
- Regulasi, tata kelola, dan perizinan.
- Organisasi, sumber daya manusia, serta model bisnis.
- Teknologi perdagangan, kliring, settlement, dan migrasi sistem.
- Edukasi publik, keamanan siber, komunikasi, dan perlindungan pengguna.
Langkah tersebut menunjukkan pemerintah ingin memastikan proses transisi menuju operasional BMKS berlangsung tanpa mengganggu stabilitas sektor perdagangan komoditas.
Baca juga: Suahasil Nazara Jadi Menkeu, DPR Dorong Penguatan Stabilitas Fiskal Nasional
BMKS Perkuat Ekosistem dan Posisi Indonesia
Pemerintah menegaskan bahwa BMKS tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli mineral. Bursa ini dirancang menjadi bagian dari ekosistem perdagangan nasional yang menghubungkan seluruh rantai industri mineral dari hulu hingga hilir.
Ekosistem tersebut mencakup kegiatan eksplorasi, produksi, pengolahan, pemurnian, sertifikasi, pergudangan, logistik, perdagangan, hingga penyelesaian transaksi. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap efisiensi industri nasional dapat meningkat.
Dalam operasionalnya, BMKS akan menyediakan perdagangan spot maupun kontrak berjangka. Bursa juga diharapkan mampu menghasilkan mekanisme pembentukan harga atau price discovery yang lebih transparan sekaligus menciptakan harga acuan bagi perdagangan mineral Indonesia.
Selain bursa, ekosistem tersebut juga didukung lembaga kliring atau Central Counterparty (CCP) yang bertugas mengelola margin, dana jaminan, serta risiko gagal bayar. Sementara proses penyelesaian transaksi akan mencakup pembayaran, penyerahan barang, hingga penyelesaian devisa hasil ekspor.
OJK nantinya akan mengawasi tiga pilar utama, yaitu bursa, lembaga kliring, dan penyelesaian transaksi. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis.
Dari perspektif politik ekonomi, pembentukan BMKS memperlihatkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang menempatkan penguasaan rantai perdagangan mineral sebagai bagian dari strategi nasional. Melalui koordinasi antara pemerintah, DPR, OJK, Bank Indonesia, Bappebti, dan pelaku industri, BMKS diharapkan menjadi instrumen baru untuk memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan daya tawar nasional dalam perdagangan mineral di tingkat global.
Leave a Reply