UU Reforma Agraria resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna pada Selasa, 22 September 2026. Pengesahan regulasi ini menandai langkah baru pemerintah dan parlemen dalam memperkuat politik pertanahan nasional melalui pembentukan payung hukum yang mengatur penyelenggaraan reforma agraria secara komprehensif. Melalui UU Reforma Agraria, pemerintah berupaya menghadirkan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik agraria...
Koperasi desa menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Dengan mendorong koperasi mengejar ketertinggalan dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun sektor swasta, pemerintah ingin memperluas peran ekonomi rakyat melalui badan usaha yang lebih produktif dan berdaya saing. Arahan tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang menyebut...
Rancangan Kebijakan Sekolah Gratis menjadi salah satu agenda yang tengah disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari reformasi sektor pendidikan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini masih dalam tahap penyusunan melalui rapat khusus untuk menghitung kebutuhan anggaran, menyusun regulasi, dan memastikan implementasinya berjalan sesuai kemampuan fiskal negara. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Rancangan Kebijakan Sekolah...
Marketplace MBG disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai instrumen baru untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menilai sistem digital tersebut penting untuk memastikan pengadaan bahan baku berlangsung transparan, akuntabel, serta mendukung pemerataan manfaat ekonomi di daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan marketplace MBG ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober...
BMKS akan diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 17 September 2026 dan mulai beroperasi pada 4 Januari 2027. Pembentukan bursa ini menjadi bagian dari strategi politik pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan mineral nasional sekaligus memastikan hilirisasi sumber daya alam berjalan di bawah sistem yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk membangun ekosistem perdagangan...
BGN ajak BPOM memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah pemerintah memastikan program prioritas nasional berjalan dengan standar keamanan yang lebih ketat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi kebijakan pemerintah dalam merespons berbagai tantangan implementasi MBG di lapangan. Pemerintah menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyalurkan makanan kepada masyarakat, tetapi juga...
Sekolah dihapus dari MBG bukan karena pemerintah kehabisan anggaran atau menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan perubahan daftar penerima merupakan bagian dari evaluasi kebijakan agar program unggulan pemerintah tersebut semakin tepat sasaran. Sebanyak 1.653 sekolah dihapus dari MBG setelah pemerintah melakukan verifikasi data bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta...
Inpres Nomor 11 Tahun 2026 menjadi langkah politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menutup celah hukum dalam praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden tersebut...
Anggaran bencana kembali menjadi perdebatan setelah Center of Economic and Law Studies (Celios) mendorong pemerintah memperbesar alokasi anggaran bagi BNPB, BMKG, dan Basarnas. Celios menilai anggaran bencana perlu diperkuat mengingat Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Di sisi lain, pemerintah menegaskan telah menyiapkan berbagai instrumen fiskal, termasuk Dana Siap Pakai (DSP), agar...
Keracunan MBG kembali menjadi sorotan nasional setelah sejumlah kasus terjadi di berbagai daerah dalam beberapa hari terakhir. Peristiwa ini memunculkan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menguji kapasitas pemerintah dalam merespons persoalan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Di tengah meningkatnya perhatian publik, pemerintah memilih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program dibanding...