Marketplace MBG disiapkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai instrumen baru untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menilai sistem digital tersebut penting untuk memastikan pengadaan bahan baku berlangsung transparan, akuntabel, serta mendukung pemerataan manfaat ekonomi di daerah.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan marketplace MBG ditargetkan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober 2026. Sistem ini mengadopsi mekanisme Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) yang selama ini digunakan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menurut Sudaryono, digitalisasi pengadaan akan memudahkan pemerintah mengawasi seluruh proses transaksi. Data mengenai pemasok, harga bahan baku, nilai transaksi hingga aspek perpajakan dapat dipantau secara lebih terintegrasi.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Transparansi pengadaan dinilai penting agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Marketplace MBG Perkuat Tata Kelola Program Pemerintah

Dalam tahap awal, marketplace MBG akan memuat enam komoditas utama, yaitu daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu. Komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok yang digunakan dalam penyediaan menu Program Makan Bergizi Gratis.

BGN juga akan menerapkan mekanisme verified seller sehingga hanya pemasok yang telah melalui proses verifikasi yang dapat menjual bahan baku di dalam sistem. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kualitas komoditas sekaligus mempersempit ruang terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan.

Dari sisi kebijakan publik, penggunaan sistem digital mencerminkan arah pemerintah dalam memperluas transformasi digital pada layanan pemerintahan. Model tersebut tidak hanya mempermudah pengawasan, tetapi juga menyediakan data yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program secara nasional.

Digitalisasi juga memberi pemerintah instrumen untuk memantau efektivitas anggaran yang digunakan dalam program MBG. Dengan transaksi yang tercatat secara elektronik, proses audit maupun evaluasi kebijakan dapat dilakukan lebih terukur.

Baca juga: Regulasi MBG Diperkuat, Pemerintah Perketat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Pengadaan Lokal Jadi Strategi Pemerintah Gerakkan Ekonomi Daerah

Selain memperkuat pengawasan, pemerintah juga menyusun mekanisme agar pengadaan bahan baku diprioritaskan berasal dari daerah tempat dapur MBG beroperasi. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi untuk memperluas dampak ekonomi Program Makan Bergizi Gratis.

Sudaryono mencontohkan kebutuhan telur untuk dapur MBG di Mojokerto akan dipenuhi terlebih dahulu dari pemasok di Mojokerto. Pengadaan dari luar daerah hanya dilakukan apabila pasokan lokal tidak mencukupi.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menempatkan MBG sebagai program pemenuhan gizi masyarakat. Program ini juga diarahkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, dan pelaku usaha pangan di daerah.

Dari perspektif kebijakan ekonomi, pola tersebut berpotensi memperkuat rantai pasok domestik sekaligus meningkatkan perputaran uang di tingkat kabupaten dan kota. Pemerintah berharap manfaat fiskal maupun ekonomi dari MBG dapat dirasakan lebih merata.

Baca juga: BGN Ajak BPOM Perkuat Tata Kelola Program MBG

MBG Jadi Instrumen Kebijakan Sosial dan Ekonomi

Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis memiliki dua sasaran besar, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan. Marketplace MBG diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pencapaian kedua target tersebut.

Keberadaan sistem digital memungkinkan pemerintah mengukur dampak ekonomi dari setiap transaksi pengadaan bahan baku. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan lanjutan maupun evaluasi efektivitas pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Implementasi marketplace MBG juga mencerminkan upaya pemerintah membangun tata kelola program berbasis data dan teknologi. Dengan sistem yang lebih transparan, pemerintah berharap pelaksanaan program prioritas nasional berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Ke depan, keberhasilan marketplace MBG akan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur digital, koordinasi antarinstansi, serta kepatuhan seluruh pemasok terhadap mekanisme yang telah ditetapkan. Jika berjalan sesuai rencana, kebijakan ini tidak hanya memperkuat pengawasan program MBG, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengintegrasikan agenda ketahanan pangan, transformasi digital, dan pemerataan pembangunan ekonomi.