Regulasi MBG terus diperkuat pemerintah sebagai langkah memperkokoh tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Penguatan regulasi MBG dilakukan melalui penyempurnaan standar operasional, peningkatan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga pelibatan sekolah dalam sistem evaluasi guna memastikan program prioritas nasional berjalan efektif, aman, dan akuntabel.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga kualitas implementasi MBG di tengah semakin luasnya cakupan penerima manfaat. Selain meningkatkan keamanan pangan, penyempurnaan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi serta membangun sistem pengawasan yang lebih terukur.

Regulasi MBG Perkuat Tata Kelola Program Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meminta kepala sekolah dan guru ikut memastikan makanan yang diterima dari SPPG memenuhi standar keamanan sebelum dibagikan kepada siswa. Ia mengingatkan setiap ompreng harus dilengkapi label batas waktu konsumsi agar kualitas makanan tetap terjaga.

Guru juga diminta melakukan pemeriksaan terhadap makanan sebelum didistribusikan kepada peserta didik. Menurut Sudaryono, keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan pelaksanaan MBG di lapangan.

BGN saat ini juga tengah menyiapkan sistem penilaian yang memungkinkan sekolah memberikan evaluasi terhadap SPPG. Penilaian tersebut akan mencakup aspek kebersihan, kualitas menu, pelayanan, hingga pelaksanaan distribusi makanan.

“Saat ini kami sedang menyiapkan sebuah sistem, agar kedepannya setiap sekolah dapat melakukan penilaian kepada masing-masing SPPG,” ujar Sudaryono.

Kebijakan tersebut menunjukkan arah baru dalam tata kelola MBG, yakni menghadirkan mekanisme evaluasi berbasis pengguna layanan sebagai bahan penyempurnaan program secara berkelanjutan.

Baca juga: BGN Ajak BPOM Perkuat Tata Kelola Program MBG

Pemerintah Perketat Pengawasan Pelaksanaan MBG

Penguatan regulasi MBG juga diwujudkan melalui perubahan prosedur operasional di tingkat SPPG. Salah satu kebijakan terbaru adalah kewajiban kepala dapur hadir selama proses memasak berlangsung.

Menurut Sudaryono, kebijakan tersebut diterapkan agar setiap tahapan produksi makanan diawasi secara langsung oleh penanggung jawab. Apabila ditemukan kepala dapur yang tidak menjalankan kewajibannya, BGN akan melakukan penertiban sesuai ketentuan.

Ia menegaskan penyelenggaraan MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan, melainkan harus memenuhi standar keamanan pangan mulai dari bahan baku, proses memasak, tingkat kematangan makanan, hingga penyajian kepada penerima manfaat.

BGN juga menyatakan tenaga dapur yang tidak memenuhi standar kompetensi akan dievaluasi dan dapat dikeluarkan dari program. Langkah tersebut merupakan bagian dari pembenahan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pengawasan terhadap dapur MBG kini dilakukan secara lebih intensif melalui pemeriksaan kepatuhan terhadap standar operasional. Pemerintah berharap sistem pengawasan yang lebih ketat dapat meminimalkan potensi pelanggaran dalam pelaksanaan program.

Baca juga: 1.653 Sekolah Dihapus dari MBG, BGN Tegaskan Strategi Pemerataan Gizi

Regulasi MBG Jadi Instrumen Akuntabilitas Pemerintah

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayati menegaskan bahwa efektivitas regulasi MBG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga konsistensi penerapannya di setiap tingkat pelayanan.

Menurutnya, regulasi harus diterjemahkan ke dalam pembagian tugas yang jelas, mekanisme pengawasan, prosedur pelaporan, serta sistem pengendalian risiko sehingga setiap persoalan memiliki jalur penyelesaian yang pasti.

Dalam penyelenggaraan MBG, BGN bertugas menetapkan standar nasional, melakukan pembinaan, dan mengendalikan pelaksanaan program. Kementerian serta lembaga memberikan dukungan sektoral, pemerintah daerah memfasilitasi koordinasi di wilayah masing-masing, sementara SPPG menjalankan pelayanan operasional sesuai standar yang ditetapkan.

Seluruh tahapan pelayanan, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, distribusi makanan, hingga dokumentasi pelayanan diwajibkan mengikuti standar operasional yang berlaku. Apabila ditemukan makanan yang diduga tidak aman dikonsumsi, distribusi harus dihentikan dan segera dilaporkan sesuai prosedur.

BGN juga membuka berbagai kanal pengaduan masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik. Setiap laporan akan diverifikasi, dipantau tindak lanjutnya, dan dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program.

Dari perspektif kebijakan publik, penguatan regulasi MBG menunjukkan komitmen pemerintah membangun tata kelola yang lebih akuntabel terhadap salah satu program prioritas nasional. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan SPPG menjadi faktor penting agar implementasi kebijakan berjalan sesuai tujuan.

Ke depan, evaluasi terhadap regulasi MBG akan terus dilakukan berdasarkan hasil pengawasan, kualitas pelayanan, serta penyelesaian setiap temuan di lapangan. Pemerintah berharap penguatan regulasi tersebut mampu meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pemenuhan gizi.