MBG kembali beroperasi setelah libur sekolah berakhir. Program Makan Bergizi Gratis kembali diaktifkan pada 13 Juli 2026 bersamaan dengan dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027 setelah dihentikan sementara selama tiga minggu untuk standardisasi operasional.
Politikar mencatat, di balik kembali berjalannya MBG, pemerintah masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah. Mulai dari penyesuaian anggaran, penyelesaian tunggakan kepada vendor, hingga penguatan pengawasan keamanan pangan menjadi tantangan yang muncul bersamaan dengan dimulainya kembali distribusi makanan kepada jutaan penerima manfaat.
Secara nasional, hingga periode 11–18 Juli 2026, MBG telah menjangkau 63,13 juta jiwa dari target 82,9 juta jiwa atau sekitar 76,15 persen. Angka tersebut menunjukkan mayoritas sasaran telah menerima manfaat, namun pemerintah masih harus mengejar sekitar 19,77 juta penerima agar target nasional dapat tercapai.
MBG Kembali Berjalan, Anggaran Dipangkas
Beroperasinya kembali MBG tidak terlepas dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pagu anggaran program tahun 2026 dipangkas menjadi Rp268 triliun dari rencana awal Rp335 triliun atau berkurang sekitar 15 persen sebagai bagian dari pengendalian fiskal. Sementara itu, realisasi anggaran hingga akhir Mei 2026 tercatat sebesar Rp88,15 triliun.
Di saat yang sama, pemerintah mengubah mekanisme pembayaran insentif operasional kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insentif yang sebelumnya tetap dibayarkan selama masa libur kini hanya diberikan berdasarkan hari pelayanan aktif sebagai bagian dari upaya memperketat tata kelola anggaran.
Namun, persoalan belum sepenuhnya selesai. Badan Gizi Nasional (BGN) masih memiliki kewajiban pembayaran kepada vendor tahun anggaran 2025 sebesar Rp1,609 triliun. Kondisi tersebut memengaruhi arus kas sejumlah mitra penyedia dapur dan logistik yang menjadi tulang punggung operasional MBG di berbagai daerah.
Laporan juga mencatat adanya ancaman penghentian operasional dari sebagian mitra BGN yang merasa dirugikan akibat perubahan kebijakan setelah kasus dugaan korupsi di tubuh lembaga tersebut. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlanjutan program apabila penyelesaian pembayaran dan kepastian kontrak tidak segera dilakukan.
Baca juga: Review Program MBG: Investasi Gizi untuk Masa Depan Indonesia
Siapa Saja yang Sudah Menerima MBG?
Data pemerintah menunjukkan kelompok siswa masih menjadi penerima manfaat terbesar dalam pelaksanaan MBG. Dari target 65 juta siswa, sebanyak 48,9 juta siswa telah menerima makanan bergizi atau sekitar 75,23 persen dari target nasional.
Selain siswa, MBG juga telah menjangkau 10 juta balita atau 83,33 persen dari target. Sementara itu, sebanyak 2,3 juta ibu hamil telah menerima manfaat atau mencapai 76,67 persen, sedangkan penerima dari kelompok ibu menyusui mencapai 1,93 juta jiwa atau 66,55 persen.
Dalam pelaksanaannya, biaya makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk peserta didik PAUD hingga kelas 3 SD dan Rp10.000 bagi siswa kelas 4 SD hingga SMA. Ditambah biaya operasional Rp3.000 dan fasilitas Rp2.000, total biaya tetap dijaga di bawah batas maksimal Rp15.000 per porsi.
Di sisi lain, MBG juga berdampak terhadap ekonomi lokal. Pemerintah mencatat sekitar 148.000 pemasok bahan pangan telah terlibat dalam ekosistem program dengan rata-rata 92 persen bahan baku berasal dari pemasok lokal di sekitar dapur SPPG.
Baca juga: Apa Itu MBG? Kupas Tuntas Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah
Evaluasi MBG: Pemerintah Perketat Operasional
Di balik tingginya jumlah penerima manfaat, evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat persoalan serius. Kasus keracunan makanan di Kabupaten Jember menjadi salah satu perhatian utama setelah 29 siswa mengalami gejala keracunan dan 12 siswa harus menjalani perawatan intensif. Investigasi awal menemukan dugaan makanan didistribusikan melebihi batas aman konsumsi serta kondisi sanitasi dapur yang belum memenuhi standar.
Kasus tersebut mendorong pemerintah memperketat pengawasan keamanan pangan melalui audit bersama BPOM dan Dinas Kesehatan. Sejumlah dapur yang belum memenuhi standar higiene bahkan diminta menghentikan sementara operasional hingga seluruh persyaratan dipenuhi.
Evaluasi lain menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar gizi nasional telah mencapai 91,4 persen. Meski demikian, persoalan food waste masih berada pada angka rata-rata 5,8 persen. Kondisi ini terutama terjadi di wilayah kepulauan dan daerah terpencil akibat keterlambatan distribusi yang memengaruhi kualitas makanan sebelum diterima siswa.
Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa MBG memang telah kembali berjalan dan menjangkau puluhan juta masyarakat. Namun, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya cakupan penerima manfaat, melainkan juga kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan anggaran, memperkuat pengawasan keamanan pangan, menjaga kualitas distribusi, serta memastikan tata kelola program berjalan transparan dan akuntabel.
Leave a Reply